Seminar Pendidikan Pemimpin Harus Punya Moral dan Etika untuk Indonesia Emas 2045

POS-KUPANG.COM, KUPANG -  Kemajuan pendidikan sebuah negara ditentukan dari Pemimpin yang memiliki kemampuan kepemimpinan transformasional dengan berlandaskan moral dan etika sehingga dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut disampaikan Prof. Ir. Frans Umbu Datta, MApp Sc PhD dalam Seminar Nasional Pendidikan Bertajuk Konstruksi Kualitas Pendidikan NTT menuju Indonesia Emas 2045, Sabtu (18/3). Seminar sehari yang diselenggarakan oleh Persatuan Inteligen Kristen Indonesia (PIKI) Provinsi NTT ini menghadirkan 16 narasumber yang berkompeten dalam bidangnya.

Dalam materinya, Harapan dan Tantangan Kepemimpinan Transformatif dalam mewujudkan pendidikan bermutu, Prof. Umbu Datta, mengatakan, peran Kepala Dinas Pendidikan di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis kebijakan pemerintah harus memiliki kebijakan transformasional dengan kewenangan yang besar.

Akan tetapi, pola perekrutan pejabat teknis yang ditunjuk oleh pemimpin sangat mengecewakan dan memprihatinkan karena dipengaruhi oleh proses awal penjaringan kader pemimpin oleh partai politik tidak ada sebuah fit dan propert test yang mamp menentukan indikator dan syarat seorang mampu menjalankan kepemimpinan yang sesungguhnya.

Terkait Potret Pendidikan Tinggi di NTT untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) bagi masyarakat berusia 18-24 tahun belum mencapai 20 persen. Sementara mimpi mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045 harus mencapai 60 persen dari masyarakat NTT. Artinya masih ada kesenjangan sekitar 40 persen yang harus dikejar oleh Pemerintah demi wujudkan visi Indonesia Emas 2045 tersebut.

Dewan Pakar PIKI NTT, Dr. Rodiallek Pollo, MSi mengatakan, kehadiran kader tenaga pendidik/guru berkualitas harus menjadi kebutuhan penting dan mendapat perhatian serius dari pemerintah. Pasalnya, guru yang tersedia saat ini kalah dalam berkompetisi di berbagai hal mulai dari ketidakmampuan memanfaatkan teknologi, gaji/honor dan kesejahteraan tidak seimbang.

Serta aturan yang memberatkan guru harus memenuhi persyaratan uji kompetensi dan lulus sertifikasi, serta lainnya.

Ketua Dewan Pengarah PIKI NTT, Alexander Ena berharap dengan seminar pendidikan nasional, para pakar pendidikan dapat berdiskusi dan mengkritisi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pola pendidikan dan bukan sekedar kebijkan masuk sekolah pukul 05.30 Wita.

Terlebih indeks pembangunan manusia NTT berada pada ranking ke-33 dengan presentase 59,52 persen. Selain itu, jumlah guru SMP-SMA di NTT mencapai 90.000 orang, namun tingkat kesejahteraan tidak memadai, sedangkan kualitas pendidikan akan meningkat apabila pemerintah memperhatikan ketersediaan tenaga pendidik dan menjamin kesejahteraannya sehingga butuh kebijakan pemerintah yang mampu menjawab semua bentuk persoalan pendidikan di NTT.

Prof. Slamet PH MA MEd MHLR MA Ph dalam materi Politik Pendidikan, Budaya mutu dan daya saing pendidikan, mengatakan, permasalahan yang dihadapi masyarakat Abad 21 antara lain adanya supremasi ekonomi, teknologisasi (ditaktorsi/dehumanisasi), Trio Globalisasi akibat perubahan politik, ekonomi, dan budaya. Masalah lain, terjadi konflik identitas (sosio-regio-kultural), adanya konspirasi regional dan global, terjadi Erosi nasionalisme, wabah penyakit menular, kepadatan penduduk dunia, krisis pangan, dan lainnya.

Terkait Mutu Pendidikan di NTT berdasarkan Neraca Pendidikan Daerah tahun 2021 tercatat IPM 65,28 persen, tingkat nasional 72,29 persen, sebagian besar guru bukan PNS sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah.

Masalah lainnya, sebagian besar guru belum bersertifikasi, masalah siswa putus sekolah tertinggi pada tingkat Sekolah Dasar (SD) berjumlah 18,65 persen.

Banyak sekolah belum terakreditasi pada jenjang PAUD 68,64 persen, SD 31,04 persen, SMP 30,36 persen, SMA 14,65 persen, SMK 24,36 persen, serta Indeks pembangunan kebudayaan masih rendah mencapai 48,91 persen.

Selain itu, jumlah lulusan SMA yang diterima pada jenjang perguruan tinggi ternama di Indonesia sangat sedikit, dan kedepannya tes masuk perguruan tinggi akan menggunakan Scholastic Aptitude Test (SAT).
Info lainnya bahwa SMA/SMK sederajat dikelola secara langsung (sentralistik) oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang tidak memiliki perwakilan dinas di Kabupaten.

Akibatnya, ketika Dinas melakukan rapat koordinasi, banyak sekolah di luar Kota Kupang yang memiliki geografis yang sulit harus mengeluarkan ekstra biaya, waktu, tenaga untuk hadir pada kegiatan dinas pendidikan.

Masalah lain, jumlah perusahaan di NTT terbatas yang menyulitkan SMK untuk melakukan kerjasama, sehingga penguatan pendidikan kewirausahaan menjadi alternatif solusi, meskipun tidak mudah.

Demi menjawab persolan pendidikan NTT yang kompleks maka perlu Science based truth (penelitian kebijakan, analisis kebijakan atau evaluasi kebijakan) bukan authority based truth, politicized based truth, apalagi money based truth.

Dalam realitas, yang berhak menafsirkan kebenaran yang sah adalah penguasa yang masih bermental feudal sehingga diperlukan sebuah tata pemerintahan yang baik.

Dr. Umbu Lili Pekuwaly, akademisi Undana Kupang dalam materinya, menakar hukum publik dibidang pendidikan untuk mewujudkan kualitas pendidikan di NTT menelisik tentang regulasi pendidikan. Ia menyebut dalam UU 20 tahun 2003 dalam sistem pendidikan nasional sudah mengatur dalam rangka pelaksanaan hingga pengawasan pendidikan.

Namun, bagi dia ini merupakan klausul mati yang tidak menjabarkan lebih rinci. Mestinya tiap standar yang ditetapkan harus dijelaskan dengan detail.

Sehingga tidak berakibat pada kemandekan dalam menjalankan standar pendidikan, karena tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam aturan ini. Mestinya ada penjabaran tiap ketentuan mengenai standar nasional pendidikan yang kemudian dicerminkan dalam PP 19 tahun 2005, didorong ke daerah seperti NTT agar menjadi sebuah aturan penjabaran.

"Hukum itu harus mengatakan kemanfaatan, harus mendatangkan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang," kata dia.

Ekoningsih Lema dalam materi Prespektif Pendidikan Inklusi atau pendidikan ramah anak, menyebut, pendidikan dan sekolah adalah miniatur masyarakat. Hal yang terjadi di masyarakat akan tergambar di proses pendidikan. Setiap orang yang merupakan bagian dari komponen ini harus menghadirkan pendidikan yang ramah anak, responsif atau inklusif.

Dalam UU 20 tahun 2023 dan UU perlindungan anak, menyebutkan pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia harus memastikan upaya pemenuhan hak anak. "Anak-anak harus terlindungi dari kekerasan, tidak boleh ada eksploitasi, pendidikan tanpa diskriminasi, pemenuhan hak anak" kata dia.

Ia menilai kebijakan anak masuk sekolah lebih awal merupakan bentuk kekerasan baru oleh lembaga pendidikan yang harusnya menghargai hak anak. Dalam panduan Kementrian Perempuan dan Anak menjelaskan pendidikan seperti formal dan informal harus berasaskan keadilan bagi semua murid, metode yang aman, perlu ada media ajar, murid dilibatkan dalam rumusan kebijakan, dan lingkungan kelas dan sekolah harus nyaman.

Ia menyentil materi pendidikan di NTT masih sangat patriarki, belum ada pendidikan responsif gender. Mestinya orientasi pendidikan tidak tidak terkunci dalam bingkai semacam ini. Ia meminta para guru mesti merefleksikan hal ini sebagai sebuah paradigma yang wajib dirubah.

Ir. Abharam Paul Liyanto dalam materinya Kontribusi dunia usaha dalam pendidikan di NTT mengutarakan Pendidikan memiliki keterkaitan erat dan peran yang besar dari masyarakat, dunia usaha, gereja dan pemerintah daerah. Namun dalam penerapan UU Sistem Pendidikan Nasional, terjadi.salah paham terhadap kebijakan sistem pendidikan yang berlaku secara nasional di tengah masyarakat.

Kesalahan sistem tata kelola pemerintah Indonesia sejak meraih kemerdekaan lebih fokus membangun ekonomi, sedangkan kesehatan dan pendidikan bukan menjadi skala priroritas. "Hingga saat ini masyarakat banyak mengenal stunting, gizi buruk, dana BOS, dana PIP, dan lainnya karena fokus kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran," ujar Paul Liyanto.

Selama ini dunia usaha telah membangun kemitraan bersama pemerintah dan gereja untuk pembangunan mutu pendidikan salah satunya mendirikan sekolah yang bersifat praktis dan dapat dikelola secara personal. Dukungan lainnya berupa kontribusi dunia usaha dan bermitra dengan pemerintah, gereja, ormas, donatur, dan yayasan pendidikan dalam suasana keterbukaan dan akuntabilitas untuk membangun semangat team work untuk memajukan kualitas pendidikan di NTT.

Ketua Panitia Seminar Nasional Pendidikan, Jonathan Pering mengatakan penyelenggaraan seminar pendidikan karena melihat kebijakan pendidikan belum ada desain strukturisasi manajemen pendidikan di NTT untuk membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sehingga mampu menghasilkan generasi muda pemimpin bangsa yang berkualitas. (zee/fan)

Ir. Karolus Karni Lando : Kompetensi Internasional

Direktur Asia Pasifik Rina, Ir. Karolus KarniLando dalam materinya Capacity Building, System Persekolahan dan Ekosistem Pendidikan, mengatakan, korupsi yang melanda Indonesia menjadi salah pemicu negara ini lambat bergerak maju. Menurut dia, masalah itu tantangan bagi semua pihak, yang tentu berimplikasi pada sektor pendidikan juga.

Negara luar, banyak menempatkan aspek pendidikan menjadi peringkat paling atas untuk membawa perubahan atau perbaikan pembangunan manusia. Dari sektor pendidikan, menurutnya guru dan tenaga pendidik menjadi orang yang paling bertanggungjawab. Untuk membawa kasus korupsi itu bisa turun, maka penekanannya ada di sektor pendidikan.

Guru ataupun tenaga pendidik harus dibekali lebih kuat. Namun, kompetensi bagi guru maupun tenaga pendidik harus didorong ke arah lebih baik. Terapi, sisi lain, sarana dan prasarana di sekolah yang tidak menunjang ikut menjadi pemicu lambatnya pembangunan manusia.

Ada juga terkait keuangan. Baginya anggaran yang besar harus diarahkan ke sektor pendidikan. "Kurikulum yang dikeluarkan sangat umum kemudian digeneralisasi ke semua provinsi. Mestinya ada kurikulum yang mengandung budaya, karakter NTT," saran Karolus.

Karolus menyebut ada tiga faktor penting pengembangan kapasitas manajemen sekolah dan konsisten pendidikan. Pertama, individual kapasitas yang merupakan kemampuan seseorang untuk mengerjakan sesuatu yang wujudkan melalui tindakannya, untuk meningkatkan produktivitas kerja dan diperoleh dari pendidikan formal.

Kedua, organisatiol kapasitas, kemampuan pimpinan untuk menyusun, menggabungkan, memimpin dan mengendalikan manusia, sumber daya sekolah, fisik dan informasi. Kapasitas tersebut harus dimiliki oleh seorang pemimpin. "Pemimpin bukan saja seorang yang ada atau memiliki jabatan struktural, tetapi dimulai dari guru ataupun tenaga pendidik," katanya.

Ketiga, leadership kapasitas, merupakan kemampuan seorang pemimpin dalam mengelola organisasi dan sumber daya yang dimiliki. "Menjadi bos harus disiplin, harus mengerti apa yang diharapkan. Kalau sekolah itu bagus, pertama leadership," sebutnya.

Baginya, sehebat-hebatnya sekolah perlu ada kerja sama dengan pihak lain term Pemerintah dan orang tua siswa. Sebab itu, pendidikan perlu melibatkan semua pihak dalam pelaksanaan. Untuk itu, NTT jika ingin sekolahnya maju maka proses perencanaan harus dibuat bagus. Ia optimis jika poin tersebut bisa dijalankan maka sekolah di NTT bisa bergerak lebih baik.

"Para guru dan pendidik meningkatkan kompetensi, sekolah juga harus menerapkan manajemen sistem, dan leadership khususnya kepala sekolah atau rektor menjadi contoh dan teladan," ujarnya.

Para guru harus terus belajar dan berbagi ilmu dengan guru di sekolah lain bahkan diluar negeri agar punya kompetensi setara internasional. Dia melihat orang NTT memiliki kemampuan yang luar biasa. Jika potensi ini didukung oleh pemerintah maka bukan tidak mungkin pendidikan bisa lebih baik ke depan.

Dr. Frederik A. Kande dalam materi tantangan implementasi standar nasional pendidikan dan manajemen sekolah unggul di NTT, menilai agenda Pemerintah NTT untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan sekaligus mendorong sekolah agar bisa masuk ke rangking 1.000 terbaik secara nasional, terlalu cepat.

"Cara yang digunakan terlalu instan. Kalau kita mau disiapkan siswa dengan baik, maka kita siapkan dari kelas 1. Jadi paling cepat itu tiga tahun, untuk masuk menjadi 1.000 besar. Kalau satu tahun saya kira tidak cukup, paling hanya kejar jam tayang," jelasnya dalam seminar nasional yang diselenggarakan PIKI NTT.

Menurut dia, standar nasional maupun sekolah unggul sangat berkaitan dengan mutu pendidikan itu sendiri. Guru harus disiapkan dengan baik agar bisa menerapkan 8 standar pendidikan. "Kasus yang menimpa birokasi pendidikan kita juga cukup banyak. Kepala sekolah kita juga banyak yang tidak berkutik karena terpasung dalam kekuasaan kerajaan kecil di birokrasi," ujar dia.

Menurut dia, birokrasi pendidikan di NTT juga memang ada upaya untuk lebih efisien. Namun, struktur yang kecil tidak berdampak baik pada kualitas pendidikan. Karena akan ada pemborosan anggaran pada sektor lain. Pada aspek sekolah unggul, kata Fredrik, NTT akhir-akhir ini menjadi pembahasan khalayak setelah muncul kebijakan tentang masuk sekolah pukul 05.00 Wita.

Tujuannya agar sejumlah sekolah bisa masuk ke 1000 besar sekolah unggulan. Sekolah unggul perlu dipastikan SNB yang memenuhi akreditasi, hingga pengembangan kompetensi yang berhubungan dengan literasi dan numerasi ataupun sains maupun pendidikan karakter.

Ada tiga skema yang bisa dikerjakan yakni mengerjakan program sekolah manajemen servis yang mentransformasi sekolah melalui kurikulum. "Jadi yang berubah itu pada inovasi kurikulum bukan perubahan jam belajar. Jadi kesannya itu jelas," tegasnya.

Skema lainnya adalah learning kompetensi. Skema ini bisa dilakukan pendampingan oleh konsultan pendidikan. Banyak sekolah diluar NTT, dilakukan pendampingan oleh konsultan. Hasilnya sangat berdampak. Tiga perangkat utama dalam pengembangan sekolah unggul yakni, software, hardware, dan brandware. "Tiga ini harus dikelola secara baik," ucapnya.

Kemudian ada juga pembagian kategori biaya dan penempatan siswa di kelas. Kebijakan afirmatif pada siswa juga harus diluar. Tidak semua siswa yang kategori pendapatan rendah disamakan dengan siswa yang orangtuanya punya pendapatan lebih bagus. (fan)

Pengamat Pendidikan, Prof. Dr (HC) Willy Toisuta, Ph.D : Kesenjangan Infrastruktur

PAKAR Pendidikan Indonesia, Prof. Dr. (HC) Willy Toisuta, Ph.D menilai skema reguler yang dipakai dalam pola pendidikan anak masa kini sama saja dengan menolak kecerdasan anak yang diturunkan sejak lahir.

Terlebih konsep pendidikan di NTT yang bukan sekedar bagian dari Indonesia, namun juga dunia, sehingga masyarakat NTT harus mampu menyesuaikan diri dengan peradaban masa kini.

Prof. Willy mengutarakan permasalahan mendasar yang memicu rendahnya kualitas pendidikan di NTT karena adanya kesenjangan dalam pembangunan infrastruktur dan digitalisasi di kota dan di desa yang mempengaruhi semua bidang kehidupan manusia ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, pendidikan, serta kepentingan politik yang berpengaruh terhadap kebijakan pendidikan masyarakat.

Demi mewujudkan Indonesia Emas 2045, pentingnya studi potensi keterdidikan anak NTT dengan desain intelektual terpadu, artinya melepaskan belenggu pembelajaran yang konstektual dengan mengutamakan inovasi dan kreativitas anak agar sejalan dengan konsep Kurikulum Merdeka Belajar.

"Pemerintah Daerah harus membuat sebuah grand desain pengembangan pola pendidikan yang mengutamakan anak berpikir kritis, inovatif, dan kreatif, sebab karakteristik wilayah NTT tidak sama dengan wilayah lain di Indonesia," pinta Prof. Willy.

Apabila pemerintah NTT telah melakukan rekonstruksi pendidikan hingga memiliki sebuah grand desain kebijakan pendidikan yang tepat maka indeks pembangunan kualitas SDM semakin meningkat dan mimpi menuju Generasi Indonesia Emas Tahun 2045 segera terwujud. (zee)

DATA PENDIDIKAN DI NTT:

Sekolah belum terakreditasi
PAUD 68,64 persen
SD 31,04 persen
SMP 30,36 persen
SMA 14 persen
SMK 24 persen
Indeks pembangunan kebudayaan 48,91 persen