Masalah Stunting, Air Bersih Hingga ODGJ di Labuan Bajo Jadi Sorotan DPR RI

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Berto Kalu

POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - Masalah Sosial seperti stunting hingga orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, menjadi sorotan Anggota Komisi VIII DPR RI.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka mengatakan, masih banyak ditemukan persoalan sosial seperti stunting, kekurangan air bersih, kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pemasungan ODGJ di tengah pesatnya pembangunan khususnya di sektor pariwisata Labuan Bajo.

Karenanya, Diah Pitaloka mengingatkan Pemerintah Provinsi NTT maupun Pemkab Manggarai Barat serta masyarakat untuk tidak mengesampingkan persoalan itu.

Baca juga: Polisi di Labuan Bajo Manggarai Barat Ditebas Warga Hingga Jari Tangan Putus

"Jadi di sini, kami juga perhatikan, salah satunya masih tingginya tingkat stunting, terutama di daerah gunung. Kemudian, ada juga problem air bersih. Kekerasan terhadap perempuan di sini juga masih tinggi dan banyak kita dengar juga kasus-kasus pemasungan ODGJ," kata dia saat kunjungan kerja Reses di Labuan Bajo, Jumat 17 Februari 2023.

Berbagai persoalan sosial itu, lanjut Diah, harus mendapatkan perhatian serius, sekaligus prioritas untuk diselesaikan bersama melalui kolaborasi lintas sektor.

Pihaknya pun mendorong Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Sosial untuk membangun panti rehabilitasi sosial di Labuan Bajo.

Hal itu bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat yang mengalami dampak sosial seperti seperti anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang, ODGJ, serta korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Baca juga: Siswi di Pelosok Manggarai Barat Raih Juara Satu Olimpiade Bahasa Inggris Tingkat Nasional

"Ada kebutuhan infrastruktur untuk itu, mengingat kasus-kasus sosial di Manggarai Barat tercatat masih tinggi, mulai dari ODGJ, pasung, dan kekerasan terhadap perempuan dan anak," jelas dia.

Ia berharap, rencana pembangunan itu mendapat dukungan penuh pemerintah pusat, mengingat dengan pesatnya perkembangan pariwisata Labuan Bajo tentu akan diikuti dengan timbulnya dampak sosial budaya.

Begitu juga dengan persoalan stunting yang menurutnya perlu kerja kolaboratif lintas sektor untuk mengatasinya. "Problem stunting tidak bisa dilakukan secara parsial. Dan yang paling penting adalah pendampingan dan pemahaman masyarakat," terang dia.(*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS