Banyak Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Sumba Timur Lowong

Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Sebanyak 10 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur lowong hingga saat ini. 

Jabatan lowong pada jabatan pimpinan tinggi pratama juga berpeluang bertambah saat memasuki Februari 2023 nanti. Akan ada dua jabatan yang berpeluang lowong karena pejabat yang pensiun dan mengundurkan diri. 

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Sumba Timur, Thomas Peka Rihi menyebut jabatan lowong tersebut sedang diupayakan untuk diisi kembali. 

Karena itu, pihak BKPSDMD akan mengadakan lelang jabatan atau open bidding terhadap jabatan jabatan yang lowong itu. 

Baca juga: Bupati Khristofel Praing Ambil Sumpah 268 Pegawai ASN Sumba Timur Tahun 2022

Ia mengatakan, pada prinsipnya, BKPSDMD sudah siap menyelenggarakan lelang jabatan. Namun, saat ini masih terkendala aplikasi Sistem Informasi pemerintah daerah atau SIPD yang belum terbuka. 

Peka Rihi menyebut, aplikasi SIPD masih belum terbuka karena perangkat daerah masih berproses dalam melakukan penetapan DPA. 

"Masih Februari kayaknya, awal atau pertengahan. Sangat bergantung anggaran," ujar Peka Rihi yang dihubungi dari Kupang, Selasa 17 Januari 2023.

"Anggaran ada, hanya semua harus sudah ready di SIPD baru aplikasi terbuka, kalau hanya kami dan unit lain belum kan belum bisa," tambah dia. 

Peka Rihi menyebut, 10 jabatan pimpinan tinggi pratama yang saat ini lowong terdiri dari, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Baca juga: Lantik Umbu Ngadu Ndamu Jadi Sekda, Bupati Sumba Timur: Pandai Pandai Membaca Arah Angin

Berikut Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kepala Dinas Sosial, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Inspektorat.

Selain itu, dua jabatan pimpinan tinggi pratama yang berpeluang lowong pada Februari yakni Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang akan pensiun dan Kepala Dinas Perhubungan yang kini sedang mengajukan pensiun dini. 

Peka Rihi menjelaskan, proses asesmen lelang jabatan akan dilakukan oleh tim asesor Pemerintah Provinsi NTT sementara Pansel atau

Panitia Seleksi akan melibatkan tim akademisi dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang. Ia menambahkan bersama pemerintah, dan tim pakar. Mekanisme seleksi JPTP, lanjut Peka Rihi, telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dan PP 11 Tahun 2017.  (ian) 

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS