Kinerja Positif APBN 2022 Jadi Modal Kuat Respon Tantangan di 2023

Tambahan belanja di bidang kesehatan utamanya untuk penanganan pasien Covid-19, pembayaran insentif tenaga kesehatan, pengadaan obat-obatan/vaksin penanganan Covid-19.

Tambahan belanja di bidang perlindungan sosial utamanya untuk menjaga daya beli dan meringankan beban pengeluaran masyarakat, melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, BLT BBM, dan Bantuan Subsidi Upah, serta untuk penanggulangan bencana alam di beberapa daerah.

Baca juga: Cuaca NTT Hari Ini 16 Januari 2023, BMKG: Waspada Cuaca Buruk Bakal Landa Sejumlah Daerah di NTT

Adapun realisasi belanja non-K/L mencapai Rp1.195,2 triliun (88,2 % dari Perpres 98/2022) meningkat 47,6 % apabila dibandingkan realisasi tahun 2021. Jumlah tersebut antara lain terdiri dari pembayaran bunga utang yang mencapai Rp386,3 triliun (95,2 % dari Perpres 98/2022) dan subsidi energi dan kompensasi sebesar Rp551,2 triliun (109,7 % dari Perpres 98/2022).

Angka ini meningkat 192,7 % dari realisasi tahun 2021, terutama dipengaruhi oleh lebih tingginya harga ICP dan konsumsi BBM dan Listrik yang meningkat.

Realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) tahun 2022 mencapai Rp816,2 triliun (101,4 % dari Perpres 98/2022), meningkat 3,9 % dibandingkan realisasi tahun 2021. 

Realisasi anggaran TKD tersebut antara lain dipengaruhi oleh peningkatan alokasi Dana Bagi 
Hasil (DBH), dan kinerja daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, sertapelaksanaan program BLT Desa Pembiayaan anggaran tahun 2022 difokuskan pemerintah untuk menutup defisit yang realisasinya mencapai Rp 583,5 triliun atau 69,5 % dari Perpres 98/2022 sebesar Rp 840,2 triliun.

Anggaran defisit utamanya untuk membiayai kegiatan dalam rangka keberlanjutan Program PC-PEN. Selain itu, anggaran defisit juga berperan dalam mendukung kenaikan belanja negara untuk melindungi perekonomian dan masyarakat, dalam rangka menghadapi ketidakpastian global. 

Realisasi pembiayaan utang di tahun 2022 mencapai Rp688,5 triliun atau 73,0 % dari Perpres 98/2022 sebesar Rp943,7 triliun. Realisasi pembiayaan utang  tersebut sebagian dimanfaatkan untuk pembiayaan investasi sebesar Rp106,8 triliun.

Kinerja Pelaksanaan APBN di Regional NTT Realisasi pendapatan negara mencapai Rp3,58 triliun (138,6 % dari target penerimaan) atau tumbuh 13,0 % dibandingkan realisasi tahun 2021. Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp2,93 triliun (136,5 % dari target). 

Peningkatan capaian penerimaan perpajakan tersebut didorong oleh membaiknya pertumbuhan ekonomi serta semakin pulihnya aktivitas perekonomian, hasil implementasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 % yang berlaku mulai tanggal 1 Mei 2022, serta reklasifikasi penerimaan perpajakan. 

Untuk penerimaan kepabeanan dan cukai, realisasi hingga akhir Desember 2022 adalah sebesar Rp 13,51 miliar atau 601,1 % dari target pendapatan sedangkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp636,87 miliar atau 146,8 % dari target PNBP.

Realisasi belanja negara mencapai 97,0 % dari alokasi pagu atau sebesar Rp33,7 triliun, dengan realisasi belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp11,07 triliun (96,9 % dari dari pagu belanja).

Penggunaan belanja tersebut ditujukan untuk mendukung Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) di bidang kesehatan dan perlindungan sosial. Belanja PEN di bidang kesehatan utamanya untuk penanganan pasien Covid-19, pembayaran insentif tenaga kesehatan, pengadaan obat-obatan/vaksin penanganan Covid-19, sedangkan di belanja di bidang perlindungan sosial utamanya untuk menjaga daya beli dan meringankan beban pengeluaran masyarakat melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, BLT BBM, dan Bantuan Subsidi Upah.

Realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) tahun 2022 mencapai Rp 22,63 triliun atau 97,0 % dari alokasi pagu Rp23,24 triliun. Capaian realisasi anggaran TKD tersebut antara lain dipengaruhi oleh kinerja penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), DAK Non Fisik, Dana Desa, dan Insentif Fiskal ke daerah.

Penyaluran KUR dan UMi di NTT Penyaluran KUR Tahun 2022 di provinsi NTT mencapai Rp4,062 triliun yang diperuntukkan bagi 102.990 debitur. Jumlah tersebut menduduki peringkat 22 dalam jumlah nominal penyaluran KUR secara nasional dan peringkat 15 untuk total jumlah debitur.