Berita NTT

8 Parpol Tolak Sistem Proporsional, Pengamat: Jangan Biarkan Demokrasi Kembali Diseret

Reformasi 1998 telah bersusah payah membuka kotak pandora demokrasi yang serba tertutup beberapa waktu lalu.

Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/DIONISIUS REBON
dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Lasarus Jehamat di kupang mengenai kedatangan presiden 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Agustinus Tanggur

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Sebanyak 8 partai politik atau Parpol parlemen menolak penggunaan sistem proporsional tertutup alias coblos gambar partai. 

Delapan parpol yang menolak penerapan sistem proporsional tertutup itu, yakni Partai Golkar, PKB, Partai NasDem, PPP, PAN, Partai Gerindra, dan PKS.

Dari 9 parpol di parlemen, hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang absen.

Baca juga: BMKG NTT Belum Bisa Pastikan Kejadian di TTS Imbas Gempa Maluku

Menanggapi hal itu, pengamat Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Lasarus Jehamat, mengatakan bahwa jika sistem proporsional tertutup alias coblos gambar partai terjadi, maka sama saja membiarkan demokrasi yang tengah bersemi kembali ke ruang sempit kepentingan sekelompok orang. 

"Jangan biarkan demokrasi yang tengah bersemi kembali ke ruang sempit kepentingan sekelompok orang. Kembalikan demokrasi ke esensi dasarnya yakni rakyat. Demos," ujar Lasarus kepada POS-KUPANG.COM, Minggu, 8 Januari 2023 malam. 

Menurut Lasarus, Reformasi 1998 telah bersusah payah membuka kotak pandora demokrasi yang serba tertutup beberapa waktu lalu. 

"Termasuk di dalamnya ialah menentukan calon yang akan menjadi wakilnya di parlemen," ungkapnya. 

Baca juga: Sempat Tolak Laporan, Ombudsman Kembali Minta Penjelasan Kelengkapan Laporan Mantan Dirut Bank NTT

Lasarus berharap agar semuanya elemen politik termasuk partai politik sama-sama menjaga semangat Demokrasi Indonesia yang tengah tumbuh di negara ini. (Cr23) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS

Sumber: Pos Kupang
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved