Polisi Tembak Warga Sumba Barat

Pengamat Hukum Universitas Muhammadiyah, Andi Irfan: Unsur Kelalaian

Ketika itu menyebabkan kematian maka itu bisa lari ke pidana umum dan pidana umum itu bisa ke pasal 395 penganiayaan

Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/ISTIMEWA
Andi Irfan, S.H., M.H 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Penggunaan senjata api oleh pihak kepolisian dilapangan harus sesuai SOP. Dalam keadaan terpaksa Polisi itu harus menggunakan senjata tapi penggunaan itu harus terukur. 

Umpamanya bertujuan untuk melumpuhkan pelaku tindak pidana, maka penembakan itu di organ yang memungkinkan tidak terjadi kematian seperti di betis. 

Tapi kalau kemudian dalam konteks lainya, benar-benar ada ketidaksengajaan disitu, polisi melakukan penembakan yang bertujuan bukan untuk mengenai orang, bisa saja disana terpenuhi bisa saja terpenuhi unsur kelalaian, walaupun tidak disengaja. 

Baca juga: Anggaran Pilkada Kota Kupang Dibebankan ke APBD

Unsur kelalaian itu nanti kita telusuri, karena kelalaian dalam tindak pidana itu dibagi, ada kelalaian karena mengetahui akan maksud dan beberapa jenis kelalaian. 

Dalam konteks seperti di Sumba, polisi bermaksud menodongkan senjata, itu ada intimidasi kepada warga. Itu tidak dibenarkan, itu pelampauan kewenangan. 

Kejadian disitu nampak ada kelalaian berupa infak akan kemungkinan. Bahwasanya kemudian senjata yang digunakan adalah senjata yang memungkinkan ada peluru didalamnya sehingga memungkinkan  terjadinya penembakan. 

Jika saya (polisi) menodongkan pistol ini dan kemudian, bisa saja senjata ini yang digunakan sehari-hari dan kemudian masih ada peluru yang lupa ditanggalkan atau dilepaskan dari pistol tersebut. 

Kalau kita berdalih bahwa tidak sengaja, pertama tindakan penodongan kepada warga langsung ke perutnya itu sudah melampaui kewenangan dan diluar dari SOP itu.

Baca juga: BPBD Kota Kupang Catat Satu Kerusakan Saat Cuaca Ekstrem

Kalau anggota polisi melakukan suatu tindak pidana umum, paling pertama pasti akan diproses di internal dulu, ditingkat Propam. Apakah kemudian ada indikasi pelanggaran kode etik atau pelanggaran SOP dan lainnya, dan jika semua itu terpenuhi maka pasti ada tindakan internal. Tindakan yang paling besar adalah pemberhentian dengan tidak hormat.  

Apakah kemungkinan diproses secara pidana, bisa saja anggota itu diproses dalam ranah pidana. Karena polisi itu tetap dikategorikan sebagai warga sipil sehingga kalau ada tindak pidana maka diproses di peradilan umum. 

Berbeda dengan teman-teman di militer. Ketika mereka melakukan tindak pidana dalam dunia militer maka penanganannya di pengadilan militer. Kalau pihak kepolisian kalah melakukan suatu perbuatan yang masuk tindak pidana maka itu diprosesnya di pengadilan umum, tapi paling pertama tahapannya di kepolisian juga. 

Biasanya itu akan ada mutasi jabatan, ketidak-naikan pangkat, dan beberapa sanksi internal terhadap pelanggaran kode etik. Ketika itu menyebabkan kematian maka itu bisa lari ke pidana umum dan pidana umum itu bisa ke pasal 395 penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban. 

Sebenarnya terkait aspek regulasi saya rasa Perkap Kapolri 2012 terkait penggunaan senjata api itu sudah ada dan jelas. Hanya entah berapa waktu belakangan ini begitu banyak kasus-kasus dimana instansi kepolisian banyak oknum-oknum yang terlibat dalam kasus diluar SOP. 

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved