Menkumham Yasonna Laoly Pastikan Resolusi Kemenkumham Makin PASTI BerAKHLAK

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Mendukung rencana kerja Pemerintah Tahun 2023, Menteri Hukum dan Ham Yasonna H Laoly memastikan, Resolusi Kemenkumham Makin PASTI dan BerAKHLAK.

Hal ini disampaikan  oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly saat menjadi pembina dalam Apel Pagi Awal Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (4/1/2023).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Marciana Dominika Jone serta seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham NTT secara virtual.

Dalam rilis Humas Kemenkumham NTT, Kepala Sub Bagian Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi Dian Lenggu menjelaskan, dalam apel itu, Menkumham Yasonna menyampaikan apresiasi dari prestasi yang dicapai.

Menkumham Yasonna juga mengucapkan Selamat Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 bagi seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Menurut Menkumham Yasonna, pencapaian prestasi yang membanggakan dari insan pengayoman Kemenkumham selama tahun 2022 yakni disahkannya Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi UU Nomor 1 Tahun 2023, mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-13 kalinya, meraih predikat Sangat Baik dalam penyelenggaraan Sistem Merit, termasuk juga nilai kinerja pelaksanaan anggaran terbaik.

Menkumham Yasonna mengharapkan kedepannya jajaran Kemenkumham dapat mempertahankan prestasi yang telah dicapai dan meningkatkan kinerja yang semakin baik pada tahun 2023.

Memulai kerja di tahun 2023 ini, Bapak Menkumham telah menetapkan Resolusi Kemenkumham yang diharapkan dapat mendukung Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.

Yakni Wujudkan Kementerian Hukum dan HAM Semakin PASTI dan BerAKHLAK dengan Bekerja secara Cepat, Tepat, Ikhlas, dan Hasilnya Akuntabel agar dapat Mendukung Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

"Resolusi ini harus dapat dimaknai dengan baik dan diimplementasikan secara nyata oleh seluruh jajaran Kemenkumham sehingga diharapkan mampu menyelesaikan tugas-tugas kita secara tuntas dan berkualitas serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan pada akhirnya dapat menjadi prestasi kerja bagi Kemenkumham," ucap Menkumham Yasonna.

Dijelaskannya, Kemenkumham telah menetapkan 116  target kinerja yang didalamnya terdapat 77 merupakan target kinerja di tingkat pusat dan 39  target kinerja pada satuan kewilayahan.

"Laksanakan segera langkah-langkah implementatif dalam pencapaiannya, mengingat target kinerja ini harus mampu kita capai karena merupakan strategi dalam rangka akselerasi kegiatan yang harus dilaksanakan seluruh satuan kerja jajaran Kemenkumham," tegasnya.

Tahun 2023 menjadi tahun dimulainya kegiatan politik dalam rangka Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang nanti digelar awal tahun 2024.

Menkumham Yasonna mengingatkan seluruh jajaran untuk menjaga netralitas, tidak berpolitik praktis, tidak berpihak, dan tidak memihak sebagaimana ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, serta Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan. (*/vel)