Berita Timor Tengah Selatan
Antisipasi Krisis Pangan, APBD Timor Tengah Selatan 2023 Fokus untuk Ketahanan Pangan Warga
Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan mengantisipasi krisis pangan yang akan terjadi pada tahun 2023.
lihat foto
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Adrianus Dini
POS-KUPANG.COM, SOE - Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan mengantisipasi krisis pangan yang akan terjadi pada tahun 2023.
Upaya itu terjabar dalam komposisi APBD TTS 2023, pemanfaatannya lebih difokuskan untuk ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat.
"APBD TTS 2023 mayoritas anggaran digunakan untuk peningkatan ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat," kata Ketua DPRD TTS Marcu Mbau di SoE, Senin 19 Desember 2022.
"Peningkatan ketahanan pangan yang dilakukan oleh Pemda TTS di antaranya: bantuan benih dan pupuk bagi masyarakat, serta bantuan penguatan ketahanan pangan melalui kelompok-kelompok tani yang terbentuk, baik itu peternakan maupun pertanian," ujarnya.
Baca juga: Kemenkeu Satu Sinergi Kawal Pengelolaan Keuangan Desa di Timor Tengah Selatan
Politisi Partai NasDem ini menuturkan, dengan bantuan yang diberikan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam menghadapi krisis pangan.
Ia berharap masyarakat TTS yang mayoritas petani tetap bersemangat membudidayakan pangan lokal untuk mengantisipasi krisis pangan.
"Masyarakat TTS yang mayoritasnya adalah petani harus terus menanam pangan lokal seperti ubi-ubian dan lain-lain untuk mengantisipasi krisis pangan," imbuhnya.
Marcu Mbau menyebut APBD TTS 2023 senilai Rp 1,5 trilliun. Menurutnya, metode penggunaam anggaran tahun 2023 mendatang, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.
"Di tahun 2023, Dana Alokasi Umum, peruntukannya langsung dirinci oleh pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah dan DPRD tidak memiliki ruang lebih untuk mengotak-ngatik anggaran yang ada."
"Hal itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, jika DAU dialokasi secara gelondongan dan perincian penggunaan dilakukan oleh pemerintah dan DPRD di daerah," tambahnya.
Baca juga: Upah Minimum Kabupaten Timor Tengah Selatan Mengikuti UMP NTT 2023
Marcu Mbau juga menjelaskan pada tahun 2023 ada penambahan pembiayaan bagi tenaga PPPK, tetapi tidak ada penambahan anggaran.
"Tahun 2023 ada penambahan pembiayaan untuk tenaga PPPK, tetapi tidak ada penambahan anggaran, sehingga kondisi ini berdampak pada pembangunan infrastruktur," katanya.
"Di lain sisi pada tahun 2022 sebelumnya ditargetkan PAD TTS senilai Rp 110 miliar. Namun dalam perjalanan diturunkan menjadi Rp 86 miliar. Meski demikian, hingga saat ini realisasi PAD sesuai laporan yang diterima DPRD Kabupaten TTS sekitar Rp 40-an miliar," sebutnya.
Marcu Mbau menyampaikan kondisi tersebut berdampak pada belanja publik. "Untuk itu, ke depan PAD harus digenjot agar dapat dipakai untuk pembangunan belanja publik," katanya.
"Kalau PAD kita kecil seperti ini, tentu kita akan kesulitan untuk melakukan program pembangunan infrastruktur," tambahnya. (din)
Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS
