Winston Rondo Litanikan Derita Sekolah Swasta ke Senator NTT, Paul Liyanto: Saya Teriak di Paripurna

POS KUPANG.COM - Winston Rondo Ketua BMPS NTT ( Badan Musyawarah Perguruan Swasta ) melitanikan poin-poin kunci permasalahan yang diderita sekolah-sekolah swasta di daerah ini. Litani itu disampaikan langsung  kepada Senator Paul Liyanto saat reses di Kupang, NTT.

Dalam pertemuan yang digelar di Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) NTT di Jalan Polisi Militer Kupang, Senin 10 Oktober 2022, Winston Rondo memaparkan empat poin kunci permasalahan yang dihadapi sekolah-sekolah swasta di NTT. Bahkan kepada Paul Liyanto, Winston  Rondo menyodorkan pula rekomendasi jalan keluarnya.

Masalah pertama terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2022. Dinas pendidikan menggelar PPDB online 2022 dengan sistem online, tetapi kemudian sekolah-sekolah negeri membuka pendaftaran secara offline.

Dampaknya, penumpukan peserta didik di sekolah negeri tidak berbanding lurus dengan ketersediaan ruangan kelas. Proses belajar mengajarpun digelar pagi serta siang/sore hari.

Baca juga: Universitas Citra Bangsa Lepas 211 Wisudawan, Ini Pesan Abraham Paul Liyanto

"Sangat tidak efektif untuk pendalaman pendidikan karakter," tambah Romo Kornelis Usboko, Ketua MPK ( Majelis Pendidikan Katolik ) Keuskupan Agung Kupang (KAK). Contoh kasus di SMK Sint Carolus Kupang.

Sekolah ini sudah menerima pendaftaran 110 siswa baru tahun 2022. Ketika sekolah negeri membuka pendaftaran offline, 40 siswa diam-diam lari ke sekolah negeri.

Di tahun ajaran yang sama, SMAK Ki Hajar Dewantara Kupang hanya memiliki 7 siswa baru. "Situasi yang sama dialami banyak sekolah swasta lainnnya," Winston mengamini.

BMPS NTT mendesak Komisi 5 DPRD NTT dan Dinas Pendidikan NTT mengevaluasi secara serius pelaksanaan PPDB 2022 dan mengawal juknis PPDB serta tidak membuka ruang kepada sekolah negeri melakukan penyimpangan. "Kami minta agar pelaksanaan PPDB 2023 melibatkan BMPS NTT sebagaimana tahun-tahun sebelumnya," tegas Winston.

Kedua, program P3K merugikan sekolah swasta. Rata-rata sekolah swasta kehilangan 3-10 orang guru terbaiknya karena lulus P3K.

Namun hingga saat ini tak ada jaminan regulasi atau kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk melindungi sekolah swasta dengan menempatkan kembali guru P3K yang lulus ke pos sekolah asal mereka.

BMPS NTT meminta keadilan, komitmen serta dukungan Gubernur NTT, Ketua DPRD NTT serta dinas pendidikan untuk membuat kebijakan yang tujuannya melindungi sekolah swasta di NTT.

"Kami juga mendorong kebijakan yang lebih luas pada aras nasional untuk merekrut khusus guru P3K agar ditempatkan di sekolah swasta. Pasalnya, NTT merupakan daerah 3T yang mana peran sekolah swasta sangat strategis dan penting.

Bahkan 40 persen anak NTT bersekolah di sekolah swasta/yayasan.

Baca juga: Winston Neil Rondo Kembali Pimpin BMPS NTT

Ketiga, permasalahan perpindahan guru PNS/ASN dari sekolah swasta sangat tinggi karena alasan kecukupan jam mengajar/sertifikasi, maupun yang terutama alasan kebijakan UU ASN.

Tidak semua sekolah swasta sanggup membiayai gurunya sendiri dan amat sangat terbantu dengan dukungan/kebijakan pemerintah dalam penempatan guru ASN/PNS sebelumnya.