Berita Pemprov NTT
Winston Neil Rondo Kembali Pimpin BMPS NTT
Sehingga untuk periode lima tahun ke depan, akan menuntaskan sejumlah agenda yang belum dilaksanakan.
Penulis: Oby Lewanmeru | Editor: Rosalina Woso
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Winston Neil Rondo kembali dipercayakan memimpin Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi NTT periode 2022- 2027. Winston juga sebelumnya adalah Ketua BPMS NTT 2016- 2021.
Kepada POS-KUPANG COM, Sabtu 29 Januari 2022, Winston mengatakan, dirinya kembali terpilih untuk menahkodai BMPS NTT.
Pemilihan ini berlangsung dalam forum musyawarah wilayah (Muswil) II BMPS NTT yang berlangsung di Aula Komodo, Kantor DPD RI Perwakilan NTT, Jumat 21 Januari 2022 lalu.
Baca juga: Pemprov NTT Minta Hentikan Polemik Pelantikan Wabup Ende Erik Rede
Winston menyampaikan terima kasih kepada forum muswil yang telah memberi kepercayaan kepada dirinya untuk kembali memimpin BMPS NTT.
Kepercayaan yang diberikan pendiri dan BMPS kabupaten/kota se- NTT ini tentunya setelah melihat dan menilai kinerja yang telah dilakukan selama lima tahun sebelumnya.
“BMPS NTT sangat menjunjung tinggi permusyawaratan dan mufakat yang diambil dalam forum muswil,” kata Winston.
Baca juga: Ini Rincian Anggaran Belanja Negara untuk Pemprov NTT Tahun 2022
Dijelaskan, pada periode lima tahun sebelumnya, pihaknya telah melakukan sejumlah langkah dan kegiatan.
Sehingga untuk periode lima tahun ke depan, akan menuntaskan sejumlah agenda yang belum dilaksanakan.
Selain itu, dalam penyusunan kepengurusan periode lima tahun ke depan, ingin memilih generasi muda yang memiliki komitmen yang kuat untuk membangun sekolah swasta.
Baca juga: Pemprov NTT Dukung Program Konservasi Komodo oleh United Nations Development Programme
Winston mengatakan, agenda lain yang dinilai urgen adalah melakukan advokasi dengan sejumlah pihak seperti gubernur, DPRD NTT, wali kota dan para bupati .
Advokasi ini dimaksudkan untuk mendorong kebijakan lokal NTT untuk melindungi sekolah- sekolah swasta terkait penempatan guru- guru P3K. karena mekanisme seleksi, perekrutan danpenempatan guru-guru P3K sangat merugikan sekolah- sekolah swasta.
“Perlu ada kebijakan lokal NTT agar sekolah- sekolah swasta tidak bubar akibat ketiadaan guru, karena guru- guru yang ada setelah lulus seleksi P3K ditempatkan di sekolah- sekolah negeri sesuai pilihan. Perlu ada kebijakan sehingga bisa memberi kontribusi bagi daerah, terutama sekolah- sekolah swasta,” jelas Winston.
Baca juga: Pemprov NTT Berencana Bangun Pabrik Semen di Kupang, Simak Penjelasan Kepala Dinas PM dan PTSP
Ia menambahkan, spirit yang diusung BMPS NTT ke depan adalah maju bersama mencerdaskan anak bangsa dan bersinergi membangun pendidikan NTT. Dengan spirit ini mau ditegaskan bahwa apapun kebijakan yang diambil harus mengakomodasi keberadaan sekolah- sekolah swasta.
“Kami mengajak komunitas sekolah untuk berkolaborasi dan bergotongroyong, karena persoalan sekolah swasta tidak hanya diurus BMPS atau sekolah- sekolah swasta secara sendiri- sendiri. Hanya dengan bersinergi, berkolaborasi, dan bergotongroyong persoalan yang dihadapi saat ini bisa diatasi,” ujarnya.