Litani Sekolah Swasta NTT
Winston Rondo Litanikan Derita Sekolah Swasta ke Senator NTT, Paul Liyanto: Saya Teriak di Paripurna
Winston Rondo Ketua BMPS NTT ( Badan Musyawarah Perguruan Swasta) melitanikan poin-poin kunci permasalahan yang diderita sekolah-sekolah swasta di NTT
Penulis: Frans Krowin | Editor: Frans Krowin
lihat foto
"Kami mendorong agar Gubernur NTT tetap mempertahankan keberadaan guru PNS/ASN di sekolah swasta, termasuk pergantian guru PNS yang sudah pensiun agar sekolah swasta tidak sekarat," tutur Winston Rondo.
Keempat, kesejahteraan/gaji guru di sekola swasta sangat rendah. Masih cukup banyak guru di sekolah swasta yang bekerja di atas lima tahun menerima honor atau gaji di bawah Rp 500 ribu/bulan, itupun dicicil. "Sudah kecil, dicicil lagi. Kita patut sedih," keluh Winston Rondo.
BMPS juga menilai insentif transportasi Pemda NTT sebesar Rp 400 ribu/bulan untuk guru sekolah swasta sangat dirasakan membantu, namun apesnya masih banyak guru yang tidak menikmatinya.
Juga masih sedikit guru sekolah swasta di Kota Kupang yang tidak mendapatkan insentif sebesar Rp 500 ribu/bulan dari Pemkot Kupang.
Baca juga: Hari Ini BMPS NTT Gelar Muswil II dan Bedah Buku
"Kebijakan insentif transporasi ini harus ditingkatkan jumlahnya oleh pemprop agar bisa menjangkau lebih banyak guru sekolah swasta di NTT," pinta Winston Rondo.
Senator NTT, Paul Liyanto, menyambut gembira pertemuan dengan BMPS dan menyebutnya sebagai jalan Tuhan untuk menyamakan persepsi dan mencari solusi mengatasi permasalahan yang dialami sekolah swasta di NTT.
Paul mengamati para praktisi langsung (pendidikan) kurang menyuarakan permasalahan sekolah swasta di NTT, terutama di tingkat nasional, agar menjadi perhatian komponen-komponen terkait.
"Ini soal strategi. Harus bersatu. Sangat bagus BMPS sudah siapkan data-data, tinggal lobi ke instansi terkait mencari solusi," tegas Paul Liyanto.
Mengantongi data-data permasalahan yang diderita sekolah swasta di NTT, Paul Liyanto berjanji 'berteriak' secara resmi di forum paripurna DPD, fokus pada masalah-masalah regulasi.
Baca juga: BMPS Hybrid Festival Sekolah Swasta Momentum Kebangkitan Sekolah Swasta
"Kita harus bermain cantik dengan data-data karena ini juga tercatat sebagai masalah nasional. Dengan data- data yang ada, BMPS juga melaporkan secara tertulis kepada pihak-pihak terkait, baik di level regional maupun nasional," tandas Paul Liyanto. (*)
Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS
