Berita NTT

Kakanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone: 3.178 Desa di NTT Belum Kategori Sadar Hukum

Saat seminar, Kakanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone sekaligus menjadi Mentor bagi Kepala Divisi Pemasyarakatan, Herman Sawiran

Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/TENI JENAHAS
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT, Marciana D. Jone. 

Menurut Milawati, dibutuhkan adanya upaya intervensi melalui elaborasi secara holistic integrative antara Kanwil Kemenkumham NTT dengan Organisasi Bantuan Hukum, Pemda Provinsi dan Kabupaten/kota.

Ada juga pelibatan universitas dalam rangka pelaksanaan desa sadar hukum guna terwujudnya kesadaran hukum masyarakat yang mendukung pembangunan nasional. Dalam hal ini, melalui penerapan pola Public Private Partnership.

Terkait RPP Kadivpas, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi mengenai Nota Kesepahaman yang diharapkan juga dapat mengikat Dinas Kesehatan Kabupaten/kota.

Kendati selama ini, Pemda dan Lapas/Rutan/LPKA sejatinya sudah menjalin kerja sama yang baik di bidang pelayanan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan.

Beberapa Pemda bahkan ada yang memberikan catatan bebas biaya. Namun, tetap harus ada terobosan yang dibuat untuk mengatasi beberapa permasalahan terkait layanan kesehatan, utamanya masalah anggaran.

Baca juga: Kakanwil Kemenkumham NTT Hadiri Deklarasi Janji Kinerja Rutan Kelas II B Kefamenanu

“Respon dari beberapa Bupati sangat baik untuk tindak lanjut mendukung proyek perubahan Kadivpas,” ujarnya.

Ketika ada narapidana yang sakit, lanjut Marciana, Lapas/Rutan/LPKA perlu mendata secara cepat dan tepat untuk kemudian disampaikan kepada Divisi Pemasyarakatan.

Selanjutnya, Divisi Pemasyarakatan berkoordinasi dengan Rumah Sakit manapun yang ada di kabupaten/kota untuk segera dilakukan intervensi layanan kesehatan pada saat Nota Kesepahaman sudah ditandatangani dan dilaksanakan.

Kemudian terkait RPP Kadivyankumham, menurut Marciana telah mendukung komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur NTT untuk menjadikan 3.353 desa/kelurahan di NTT sebagai desa/kelurahan Sadar Hukum. 

Hal inipun sudah didiskusikan dengan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT, serta didukung Kepala BPHN dan jajaran.

“Kita perlu mengevaluasi kembali peran Pemda karena kita masih mengacu kepada Peraturan Kepala BPHN tentang Pembentukan Desa Sadar Hukum,” ujarnya.

Marciana menambahkan, indikator desa/kelurahan sadar hukum juga harus ditetapkan secara fleksibel. Mengingat, di NTT masih banyak terdapat daerah 3T (terisolir, terluar, tertinggal). 

Pihaknya sepakat dengan target jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang disusun Kadiyankumham untuk mewujudkan 3.353 desa/kelurahan sadar hukum di NTT. Dimana untuk jangka pendek, terdapat 50 pilot project Kelompok Kadarkum serta terbentuknya 50 desa/kelurahan binaan Sadar Hukum. (Fan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS

Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved