Pengamat Kebijakan Publik NTT: Evaluasi Menyeluruh Pelaksanaan Pembangunan di Timor Tengar Utara

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pengamat Kebijakan Publik NTT, Ir. Habde Adrianus Dami, M. Si  mengatakan perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terkait penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Penegasan Pengamat Kebijakan Publik NTT, Ir. Habde Adrianus Dami, M. Si terkait dengan Hari Ulang Tahun ke - 100, Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara.

Menurut Pengamat Kebijakan Publik NTT,  Habde Adrianus Dami, perlu mengucapkan selamat dan proficiat kepada pemerintah dan masyarakat Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara yang merayakan hari jadi ke 100 tahun. 

Baca juga: Kodim 1618/TTU Beri Batuan Buat Warga di Wilayah Terpencil dan Terisolir Perkotaan 

Dalam kerangka otonomi daerah, kata Habde Adrianus Dami, artinya pembentukan pemerintahan Kefamenanu itu lebih tua dari pada Pemerintah Indonesia. 

Karena itu, Habde Adrianus Dami, berharap Hari Ulang Tahun ke 100 Tahun Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara menjadi momentum untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. 

Jadi ini harus dijadikan momentum evaluasi tiga aspek ini. Apalagi Kefamenanu menjadi salah satu daerah penghubung antara pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Timor Leste. 

Karenanya harus diperkuat infrastruktur ekonominya maupun fisiknya, sebagai daerah berbatasan langsung dengan negara lain. 

Saya kira pengembangan ekonomi rakyat, terutama sektor peternakan yang menjadi penopang ekonomi daerah dan masyarakat, harus benar-benar diberi perhatian. 

Baca juga: Mahasiswa Unwira Kupang KKNT-PPM di Desa Oelpuah, Biboki Moenleu Kabupaten TTU

Kita harus melakukan transformasi peternakan dari pola konvensional ke semi modern. Jadi tidak lagi ternak-ternak dilepas begitu saja tapi sudah harus dipolakan, bukan ternak yang menjadi rumput atau hijauan, tapi hijauan pakan ternak yang menjadi ternak. 

Dalam kerangka otonomi daerah juga penyelenggaraan pemerintahan itu benar-benar terbagi habis sampai di Kelurahan/Desa, bahkan di Kecamatan. 

Saya kira infrastruktur jalan untuk menunjang transportasi itu harus dibenahi. Saya lihat beberapa ruas jalan dalam kota sendiri masih ada ruas tertentu yang standar kualitasnya belum memenuhi. 

Karena itu, perlu ditingkatkan. Kota itu menjadi wajah dari Kabupaten Timor Tengah Utara. Penataan bangunan hingga penertiban agar jangan sampai Kota bernuansa Desa. Ternak yang dilepas dalam Kota perlu diterbitkan atau diatur. 

Sebenarnya, basis ekonomi dari Timor Tengah Utara ada di sektor pertanian. Karena itu harus didorong agar sektor ini menjadi penopang utama peningkatan ekonomi. 

Sehingga, komoditi-komoditi ini bukan saja untuk dikonsumsi tapi punya nilai ekonomis. Pemerintah harus segera melakukan penataan komoditas di daerah. 

Baca juga: Cegah Stunting, Satlantas Polres TTU Beri Bantuan Sosial kepada Masyarakat 

Jadi dulu ada istilah petik, olah dan jual. Ini kita harus bangun tidak lagi dalam pola pertanian konvensional lagi tapi harus mengarah menggunakan teknologi. Tujuannya percepatan produksi dan produktivitas sektor pertanian. 

Dari sisi kebijakan, Pemerintah itu sudah punya peta persoalan di daerah. Pemetaan itu harus segera diambil langkah-langkah terobosan untuk membuka akses dan menyelesaikan sejumlah masalah itu. 

Memang anggaran juga menjadi kunci dalam menuntaskan masalah ini. Tetapi jangan sampai dana yang sudah terbatas lalu alokasi itu tidak sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. 

Harus digunakan seefektif dan efisien mungkin. Dengan itu, target kepala daerah dalam kepemimpinan itu bisa tercapai, minimal ada perubahan.  

Berkaitan dengan ancaman krisis pangan dan pola ketahanan pangan di Indonesia, saya kira pemerintah Timor Tengah Utara harus mendorong dan menggalakkan lebih masif sektor pertanian untuk mendukung itu. 

Baca juga: Lurah Aplasi Apresiasi Terobosan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten TTU

Karena sekarang ini sudah ada terjadi pergeseran pola konsumsi masyarakat yang tadinya misalkan ubi kayu atau lainnya, mereka sudah beralih ke makanan lain dengan biaya tinggi. 

Kabupaten Timor Tengah Utara punya potensi pengembangan komoditas yang ada di daerah. Jadi Pemerintah TTU juga harus menghidupkan kembali pangan lokal dalam berbagai kesempatan. (Fan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS