Berita Kota Kupang
Cipayung Kota Kupang Ingin DPRD NTT Bersikap Tegas Tolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi
Cipayung Kota Kupang bisa bersepakat untuk sama-sama menolak kenaikan harga BBM. Ia menilai kenaikan harga BBM bersubsidi
lihat foto
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Mahasiswa Cipayung di Kota Kupang menggelar aksi demonstrasi di DPRD NTT.
Aksi itu dilakukan untuk kedua kalinya setelah sebelumnya tidak berhasil bertemu pimpinan dan anggota DPRD NTT. Aksi itu buntut dari kenaikan harga BBM bersubsidi.
Demonstrasi digelar, Kamis 15 September 2022 sekira pukul 11.00 Wita. Massa aksi long march dari depan Mapolda NTT menuju kantor DPRD. Tiba di DPRD, masa aksi berorasi tidak lebih dari satu jam.
Baca juga: DPRD NTT Minta Kepolisian Jangan Tebang Pilih Berantas Perjudian
Perwakilan Sekwan meminta utusan masa aksi beraudiensi dengan Wakil Ketua DPRD, Alo Malo Ladi, ketua Komisi III DPRD NTT, Jonas Salean, anggota DPRD Viktor Mado Watun dan beberapa dewan lainnya.
Saat beraudiensi Ketua HMI, Ibnu Tokan, menyampaikan ia bersama pimpinan Cipayung lainnya datang ke DPRD meminta tegas DPRD agar bersama-sama dengan mahasiswa Cipayung menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
Ibnu mendorong agar DPRD dan Cipayung Kota Kupang bisa bersepakat untuk sama-sama menolak kenaikan harga BBM. Ia menilai kenaikan harga BBM bersubsidi memang menyengsarakan rakyat.
"Harapannya adalah ada komitmen bersama dengan DPRD NTT dan menjadi rekomendasi ke DPR RI untuk dibahas," sebutnya.
Ia menerangkan, Cipayung di Kupang juga telah berkoordinasi dengan pengurus Cipayung di daerah lain. Hasilnya adalah beberapa daerah di Indonesia telah sepakat untuk sama-sama menolak dengan kenaikan BBM bersubsidi dengan anggota dewan.
Baca juga: Bayar DP Mobil Selingkuhan & Berjudi Togel, Dana Covid-19 Senilai Ratusan Juta Ditilep Oknum Kades
Dia beralasan, kondisi NTT dengan berbagai macam persoalan harusnya menjadi pertimbangan agar DPRD NTT sejalan dengan masyarakat yang diwakili Cipayung.
Ibnu kembali menegaskan agar Cipayung dan DPRD kompak untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Menurutnya harga BBM bersubsidi yang melambung bisa menambah beban masyarakat miskin yang masih terasa pasca pandemi dan berbagai macam persoalan yang ada.
Ketua GMNI Cabang Kupang, Cristin Banase, menyoroti persoalan BBM di Sabu Raijua dan Lembata. Menurutnya, dua Kabupaten itu justru sudah merasakan gejolak BBM sebelum kenaikan harga. Kondisi ini akan diperparah ketika adanya kenaikan harga BBM bersubsidi.
Disampaing itu, Cristin menilai, momentum kenaikan harga BBM bersubsidi tidak tepat. Ia beralasan kondisi pandemi covid-19 yang baru saja usai, masyarakat kembali diperhadapkan dengan beban baru yakni harga BBM.
Melihat situasi ditengah masyarakat yang belum juga utuh perekonomiannya, Cristin berharap agar DPRD NTT juga bersuara agar pemerintah pusat bisa kembali mempertimbangkan kebijakan yang mencekik itu.
Baca juga: Suami Wakil Ketua DPRD NTT Meninggal Dunia
