Berita Kota Kupang

Cipayung Kota Kupang Ingin DPRD NTT Bersikap Tegas Tolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Cipayung Kota Kupang bisa bersepakat untuk sama-sama menolak kenaikan harga BBM. Ia menilai kenaikan harga BBM bersubsidi

Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/IRFAN HOI
DEMONSTRASI - Demonstrasi Mahasiswa Cipayung di Kota Kupang, menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Mahasiswa juga berdialog dengan wakil ketua DPRD NTT Alo Malo Ladi dan Komisi III DPRD NTT. Kamis 15 September 2022& 

Ketua PMII, PMKRI, dan GMKI, juga menegaskan hal yang sama. Ketiga pimpinan itu mendorong DPRD NTT dan mahasiswa Cipayung Kota Kupang untuk bersepakat agar sama-sama menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. 

Perihal BBM yang menjadi salah satu kebutuhan masyarakat agar tidak dipandang sebagai keputusan politik yang berimbas pada ketidakberpihakan pada masyarakat kecil di NTT. 

"Di NTT belum bisa menerima kenaikan harga BBM bersubsidi. Mari kita sama-sama berpikir melihat masalah yang ada di NTT. Secara ekonomi regional NTT belum bisa menerima kenaikan harga BBM bersubsidi," kata ketua PMKRI Cabang Kupang, Marianus Mau. 

Sementara Wakil Ketua DPRD NTT, Alo Malo Ladi, mengatakan, aspirasi yang disampaikan ini pada intinya adalah ingin agar masalah BBM bersubsidi bagi masyarakat kecil untuk bisa terselesaikan. 

Dia menyebut, pihaknya menerima aspirasi itu secara kelembagaan. Namun, mengenai kesepakatan bersama itu, menurutnya ia dan pimpinan serta anggota komisi III DPRD NTT tidak mengambil keputusan. 

"Hari ini bapa itu di komisi IV dan lainnya sedang membahas berbagai aduan dari masyarakat yang diberikan oleh lembaga ini. Sepakat bahwa yang disampaikan adalah bagian dari pengawalan dan aspirasi masyarakat," katanya. 

Dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua, Alo mengaku ia tidak bisa memberikan keputusan. Sebab aspirasi ini harus dibahas bersama dengan anggota dan pimpinan DPRD lainnya. 

Bersitegang 

Ketua Komisi III DPRD Jonas Salean, menyebut, persoalan ini perlu dilihat lebih jauh. Sebab, selama ini BBM bersubsidi seperti Solar dan Pertalite memang tidak sebagian besar dinikmati oleh masyarakat kecil. Ia mengatakan, 70 persen warga menengah keatas justru menikmati BBM bersubsidi. 

Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi karena melihat fakta ini. Jonas menegaskan agar mahasiswa bisa memahami kondisi ini. Ia beralasan juga bahwa kondisi APBN yang terbebani akibat subsidi. 

Dia menolak untuk menandatangani kesepakatan bersama dengan Cipayung Kota Kupang untuk berkomitmen menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. 

DPRD sendiri juga memiliki aspirasi yang disampaikan melalui Asosiasi DPRD Provinsi se-Indonesia. Untuk itu meminta agar pernyataan sikap dari mahasiswa Cipayung Kota Kupang bisa diberikan untuk disampaikan ke DPRD NTT

Jonas Salean sempat bersitegang dengan mahasiswa Cipayung. Pernyataan Jonas menuding mahasiswa tidak turun ke tengah masyarakat, dibantah oleh mahasiswa Cipayung. Sontak suasana menjadi panas. 

"Ade-ade ini juga tidak turun ke masyarakat," sebut Jonas. 

Halaman
123
Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved