Pemprov Tunda Tarif Masuk TNK, DPRD NTT: Tidak Punya Pilihan Lain Selain Menunda

Menurut Sony, ada dua visi yang diusung Pemerintah dalam kebijakan menaikkan tarif itu. Dia menerangkan, visi itu tentang  melakukan konservasi untuk menjaga kelestarian komodo dan ekosistemnya kini dan kedepan.

Selain itu, visi berikutnya menjaga sustainable tourism atau pembangunan pariwisata berkelanjutan. Berdasarkan dua visi besar itu maka pemerintah mengambil kebijakan soal kontribusi bagi wisatawan.

Dengan demikian, lanjut dia, Pemerintah memberi dispensasi enam bulan kedepan bagi wisatawan dengan meberlaku harga normal atau harga lama.

"Untuk mengisi waktu ini, kami akan melakukan pembenahan dan sosialisasi serta dialog dengan berbagai kalangan. Termaksud dengan kalangan Gereja, tokoh masyarakat, dan juga tokoh Islam dan berbagai stakeholder lainnya," sebutnya.

Mantan Kepala Badan Pendapatan dan Aset provinsi NTT itu juga menyampaikan, selama enam bulan waktu dispensasi itu, bagi wisatawan yang yang ingin membeli tiket terlebih dahulu, maka bisa mengakse melalui sistem INISA milik PT Flobamor.

"Jadi pembelian dapat dilakukan untuk pelaksanaan 1 Januari 2023 itu dapat dilakukan sekarang. Sistem tersedia bagi seluruh pelaku pariwisata. Wisatawan yang telah membeli pada tahun ini, seperti di akhir Juli lalu, juga diberikan dispensasi,"ujarnya.

Baca juga: PHRI NTT Berkomitmen Sesuaikan Tarif Masuk Taman Nasional Komodo

Diketahui, pada 1 Agustus 202 lalu, Pemerintah memberlakukan tarif baru sebesar Rp 3, 75 juta bagi wisatawan ketika berkunjung ke pulau Komodo dan Padar.

Alhasil, gelombang protes terjadi dimana-mana. Pemerintah mengerahkan hampir seribu aparat keamanan gabungan untuk pengamanan di Labuan Bajo. (Fan)

Ikuti terus berita Pos-Kupang.com di NEWS GOOGLE