Pemprov Tunda Tarif Masuk TNK, DPRD NTT: Tidak Punya Pilihan Lain Selain Menunda

Sebelumnya, Pemprov NTT menunda kenaikan tarif sebesar Rp 3, 75 juta per tahun.

Ketua DPD PDI-P NTT itu menerangkan, penundaan itu tentu punya pertimbangan. Sosialisasi dan kesiapan infrastruktur, sehingga kebijakan menunda sangat disambut baik.

"Tetapi juga nanti kita lihat angka-angkanya berada pada posisi berapa. Ini juga akan menjadi sedikit waktu untuk kita evaluasi," katanya di kantor DPRD NTT, Senin 8 Agustus 2022.

Sikap pemerintah untuk menunda pemberlakuan tarif baru itu, baginya juga sesuai masukkan dari semua pihak. Banyak orang justru mempertanyakan keberadaan angka yang dimaksud yakni sebesar Rp 3, 75 juta. Paling tidak, kata dia, Pemerintah bisa menjelaskan besaran uang itu diarahkan pada sektor mana.

Biaya yang ada, selain untuk biaya konservasi, harus juga untuk kepentingan wisatawan dan masyarakat setempat.

Emi juga menyinggung mengenai peraturan daerah (Perda) yang diketahui belum ada saat pemberlakuan tarif baru ke TNK. Ia menyebut, jika kewenangan diberikan pemerintah pusat ke Pemprov, maka DPRD juga harus diinformasikan.

"Ada banyak perdebatan, tapi bagi saya seperti itu. Kewenangan apa yang diberikan pemerintah pusat ke Pempro. Dalam hal pemungutan, dari pemungutan itu yang kita akan buat dalam regulasi, kalau kewenangan itu diberikan," tambah dia.

Baca juga: Tunda Tarif Masuk Pulau Komodo Labuan Bajo, Ketua DPD KNPI Manggarai Barat Angkat Bicara

Menurutnya, sejauh ini belum ada kewenangan yang diberikan pemerintah pusat ke daerah. Sehingga, perlu lebih cermat melihat posisi, terutama pada ketiadaan Perda ini.

Emi kembali menegaskan, agar segala proses yang dilakukan pemerintah untuk melibatkan masyarakat. Dia bersepakat untuk adanya upaya konservasi, tetapi paling tidak ada saling mendengar terutama kepada pelaku wisata yang bergerak di wilayah itu.

DPRD NTT, lanjut dia, juga akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mendengar kebijakan yang diteken Pemerintah. Sebab, kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat akan sangat bersentuhan juga dengan DPRD. Sehingga, dewan juga perlu mengetahui secara detail kebijakan yang dikeluarkan.

Bagi Emi, kenaikan tarif masuk dengan angka demikian dan dalam waktu yang tiba-tiba, memang membuat banyak orang kaget. Akan tetapi, besaran biaya itu harus hids disampaikan peruntukannya agar bisa dikerjakan bersama.

Sebelumnya, kebijakan tarif masuk ke TNK untuk pulau Komodo dan Padar Kabupaten Manggarai Barat NTT resmi ditunda. Presiden Jokowi mengarahkan agar kebijakan tersebut diberlakukan awal tahun 2023.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT, Zeth Sony Libing, kepada wartawan, Senin 8 Agustus 2022, menjelaskan, Pemerintah memberikan dispensasi kepada wisatawan untuk berwisata ke TNK dengan tarif normal atau harga semula.

Dengan ini, Pemerintah akan melakukan sosialisasi dan dialog dengan seluruh masyarakat di Labuan Bajo. Terutama pelaku pariwisata agar mendapatkan pemahaman yang sama tentang kebijakan tarif masuk. Pemerintah, kata dia, menyebut kebijakan itu sebagai kontribusi wisatawan.

Baca juga: BREAKING NEWS : Pemprov NTT Tunda Kenaikan Tarif Masuk Taman Nasional Komodo Labuan Bajo

"Karena itu arahan bapa Presiden bahwa kami harus tetap melakukan sosialisasi dan dialog dengan berbagai kalangan. Yang kedua, bapak presiden juga mengarahkan sekaligus juga petunjuk teknis dari bapak gubernur yaitu bahwa pemerintah memberikan dispensasi rentang kebijakan itu sampai akhir Desember 2022. Artinya kebijakan tentang kontribusi 3,75 itu per orang itu akan dijalankan secara optimal di tanggal 1 Januari 2023," jelasnya.