Berita NTT Hari Ini

Perdana Rapat Bersama DPRD NTT, Sekda Domu Warandoy Tawarkan Konsep Perkuat Kemitraan

Beberapa staf dari sekretariat daerah juga mengikuti agenda pertama rapat bersama DPRD itu.

Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/IRFAN HOI
RAPAT PERDANA - Rapat Banmus Pemerintah provinsi dan DPRD NTT untuk menyesuaikan jadwal sidang pada semester dua tahun ini. Jumat 15 Juli 2022. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Sekretaris daerah atau Sekda NTT, Domu Warandoy untuk pertama kalinya ikut rapat bersama DPRD NTT.

Setelah dilantik pada dua hari lalu, Sekda Domu kini resmi menjalankan roda birokasi di NTT. Bertemu dewan merupakan rutinitas yang wajib dipenuhi Sekda Domu.

Ketika rapat perdana digelar di ruang Kelimutu lantai dua Kantor DPRD, Jumat 15 Juli 2022, Sekda Domu hadir bersama Kepala Badan Keuangan, Zakarias Moruk, Plt Bappeda NTT, Yohanna E Lisapali dan bagian Kesra.

Baca juga: Sekda NTT Domu Warandoy Dimata Pengamat Hukum Tata Negara Undana

Mantan Sekda Sumba Timur itu hadir dengan pakaian adat Manggari dengan setelan baju putih. Beberapa staf dari sekretariat daerah juga mengikuti agenda pertama rapat bersama DPRD itu.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD NTT, Inche Sayuna pada agenda penyesuaian jadwal sidang itu berjalan alot.

Pemerintah hanya meminta jadwal disesuaikan karena gubernur dan ada kunjungan kerja Pemerintah pusat ke NTT. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian.

Sekda Domu yang diberi kesempatan DPRD,  menawarkan gagasanya agar memperkuat kemitraan.

Mantan camat di Sumba Timur juga menyinggung kehadiran dari pimpinan ataupun pihak berwenang dari OPD dilingkup Pemprov NTT di rapat-rapat dewan.

Baca juga: Bupati Sumba Timur : Domu Warandoy Jadi Sekda NTT Pilihan Logis dan Rasional

Sekda Domu dalam kesempatan itu, menyampaikan agar surat rapat maupun pemanggilan dari dewan kepada pemerintah, bisa melalui Sekda sehingga dikoordinasikan dengan pimpinan OPD untuk hadir.

Ia menegaskan, pada rapat selanjutnya, rapat bersama OPD wajib dihadir oleh semua pimpinan OPD atau orang yang paham di OPD terkait.

Menurutnya, kehadiran OPD itu sangat penting bersama dewan agar masukan yang disampaikan bisa diteruskan ke Sekda maupun ke gubernur dalam merumuskan kebijakan.

"Jangan sampai bapa ibu punya maksud baik tapi karena tidak ada OPD yang hadir jadi itu tidak sampai ke saya atau pak gubernur," kata dia.

Berkaca dari pengalaman ia menjadi sekda di Sumba Timur, semua OPD wajib hadir ketika rapat bersama dewan dengan didampingi TPAD. Ketika itu, semua proses terkendali dengan baik. Konsep kerja seperti ini juga akan diterapkan di tingkat provinsi.

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved