Saksi Ahli Sampaikan Penjelasannya Pada Praperadilan Ira Ua Secara Yuridis dan Normatif

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Sidang Praperadilan dengan pemohon Ira Ua dan termohon Polda NTT kembali dilanjutkan, Selasa 17 Mei 2022 dengan agenda mendengar keterangan saksi ahli.

Adapun dua saksi ahli yang dihadirkan yakni Dr. Simplexius Asa, selaku saksi ahli pidana dan Dr. Kris Labu Djuli selaku ahli bahasa.

Sidang dimulai sekira pukul 10.30 Wita hingga 12.30 Wita di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri (PN) kelas IA Kupang, dan dipimpin hakim tunggal, Wakil Ketua Pengadilan Negeri  Kelas IA Kupang , Derman Parlungguan Nababan, S.H., M.H.

Saksi Ahli, Dr. Simplexius Asa usai sidang menyampaikan, dirinya juga menjaga dan mempertaruhkan reputasinya ketika dimintai sebagai saksi ahli. Ia menyebut, segala sesuatu sudah ada di putusan pengadilan dan mahkamah konstitusi.

"Pandangan-pandangan yang mungkin selama ini didengungkan orang tapi tidak impris, makanya saya selalu katakan ini menyangkut reputasi saya. Maka saya harus menjamin kebenaran yuridis. Yang kedua itu normatif," katanya usai sidang.

Baca juga: Hari Ini Sidang Kedua Kasus Astri Lael dan Praperadilan Polda NTT, Ini Agendanya

Dia menegaskan dirinya tidak berhak ataupun menciptakan kesimpulan baru dalam memberikan keterangan.

Akademisi Undana Kupang itu mengatakan, harusnya semua bisa lebih legowo mengikuti segala proses. Sebab, ini adalah tata cara berhukum.

Barang bukti berupa elektronik, menurutnya, itu bisa berupa tulisan atau transkip dan ada yang bisa berupa rekaman suara.

Menurutnya, rekaman suara harusnya secara lisan. Tetapi karena itu diambil dari orang maka harus bisa diulangi dihadapan persidangan sehingga menjadi alat bukti.

Jika diambil itu adalah tulisan atau kalimatnya, sehingga yang membingkai itu adalah makna dan itu masuk dalam alat bukti tertulis.

Baca juga: Penasehat Hukum Sebut Penetapan Ira Ua Tersangka Kasus Astri Lael Tak Sah

Simplexius mengaku dirinya tidak ingin mencampuri atau memberi penilaian terhadap kasus ini.

Namun, dia mengingatkan, kedua belah pihak harus berbicara jujur mengenai pemenuhan unsur dalam penetapan tersangka.

Ketika memberikan keterangan, ia menyebut ada beberapa rujukan dari putusan mahkamah konstitusi yang menjadi cerminan atau dasar penetapan seseorang menjadi tersangka.

Pada intinya, kata dia, seorang hanya boleh ditetapkan sebagai tersangka didahului dengan adanya minimal dua alat bukti yang sah.