Bupati Paulina: Dinas PUPR, Kontraktor dan Konsultan Pengawas Komit Dengan Kontrak Kerja

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Mario Giovani Teti

POS-KUPANG.COM, ROTE NDAO - Bupati Rote Ndao, Paulina Haning-Bullu menegaskan agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kontraktor  dan Konsultan Pengawas  mampu melaksanakan tanggung jawab secara serius dan berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan seperti yang telah dituangkan dalam kontrak kerja dengan sebaik-baiknya.

Demikian hal ini disampaikan Bupati Paulina dalam Acara Penandatanganan Kontrak, Kegiatan Infrastruktur Dinas PUPR Kabupaten Rote Ndao, Tahun Anggaran 2022, di Rumah Jabatan Bupati. Rabu, 06  April 2022.

"Anggaran yang cukup besar ini harus memiliki dampak dan manfaat yang signifikan dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur bagi masyarakat. Kontraktor harus memiliki komitmen dan tanggung jawab melaksanakan pekerjaan tepat waktu dan berkualitas. Jangan hanya asal jadi dan mengabaikan mutu pekerjaan," tegas Bupati Paulina.

Baca juga: China Kecam Partai Progresif Demokratik Taiwan Karena Mengeksploitasi Perang Ukraina

Bupati Paulina juga menegaskan kepada Kontraktor Pelaksana dan Kelompok Swadya Masyarakat (KSM) agar mampu mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pekerjaan tidak hanya secara fisik sesuai kontrak, namun administrasi seperti, bukti pelaporan, kuitansi belanja, dokumentasi setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan, hitungan teknis lapangan, gambar teknis hasil pekerjaan.

"Dengan bukti pelaporan serta dokumentasi riwayat pekerjaan yang baik, membuat kita terbiasa tertib administrasi dan memudahkan ketika ada pemeriksaan dari dinas maupun auditor," ucap Bupati Paulina.

Sambungnya, kepada konsultan pengawas yang merupakan perpanjangan tangan dari dinas, agar menempatkan pengawas lapangan yang berkompeten di bidangnya dan menguasai pekerjaan.

Baca juga: Tutup Turnamen Bulutangkis PBSI Matim, Bupati Agas Minta Turnamen Rutin Digelar

Menurut Bupati Paulina, konsultan wajib hadir secara berkali-kali di lapangan dan mampu memberikan saran, arahan dan solusi kepada kontraktor di lapangan.

Selain hadir di lapangan, dikatakan Bupati Paulina, konsultan pengawas wajib memberikan informasi yang sebenarnya kepada Dinas PUPR, sehingga fungsi pengawasan dijalankan dengan maksimal, sesuai syarat dan ketentuan di dalam kontrak.

"Saya akan berkoordinasi bersama Forkopimda dan Dinas PUPR, untuk melakukan monitoring bersama ke lapangan dan melakukan evaluasi pelaksanaan pekerjaan secara berkelanjutan, guna memastikan pekerjaan berjalan dengan baik," kata Bupati Paulina.

Baca juga: Bupati dan Wakil Bupati Malaka Serahkan Mobil Operasional e-KTP Keliling ke Dispenduk

Bupati Paulina juga merincikan APBD tahun 2022. Disebutkannya, Dinas PUPR mendapat alokasi anggaran senilai Rp. 79.656.760.999. Karena itu, Bupati Paulina mengingatkan kepada Dinas PUPR agar anggaran yang besar ini, harus memiliki dampak dan manfaat yang signifikan dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur bagi masyarakat.

"Saya juga memberikan apresiasi kepada Dinas PUPR yang hari ini melaksanakan penandatanganan kontrak terhadap 16 paket pekerjaan konstruksi maupun pengawasan dan 3 paket swakelola masyarakat," katanya.

Bupati Paulina menyebutkan, di antaranya, yang pertama, Bidang Bina Marga, peralatan dan pengujian terdapat 8 paket pekerjaan konstruksi dan 3 paket pengawasan dengan nilai Rp. 35.411.823.060.

Kedua, Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi, terdapat 4 paket pekerjaan konstruksi dan 1 paket pengawasan dengan nilai Rp. 3.938.935.000.

Baca juga: Tutup Turnamen Bulutangkis PBSI Matim, Bupati Agas Minta Turnamen Rutin Digelar

Ketiga, Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang, terdapat 3 paket pekerjaan swakelola masyarakat dengan nilai Rp. 1.521.593.000.