Politisi Timor Leste Desak Buka Dokumen Penyadapan Yang Dilakukan Australia

POS-KUPANG.COM - Sejumlah politisi  Timor Leste mendesak agar dokumen tentang penyadapan percakapan politisi Timor Leste dibuka menjadi dokumen publik.

Baik Ramos Horta dan Jose Carrascalao secara terbuka pada 2001 mengatakan kepada ABC bahwa mereka menduga pemerintah Australia telah memantau pembicaraan mereka.

Dokumen yang disampaikan ke pengadilan juga mengenai pembicaraan pribadi Dorling dengan Alexander Downer di dalam pesawat pada 31 Agustus 2000.

Dorling, Downer, dan Laurie Brereton dalam perjalanan pulang ke Australia setelah mengunjungi Timor Leste dan mendiskusikan peran intelejen dalam diplomasi di saat Brereton tertidur dalam pesawat.

Baca juga: Peduli Kasih, Umat Paroki St. Fransiskus dari Asisi BTN Bantu Jompo Bruno

Kebanyakan dokumen pembicaraan kabinet sudah bisa diakses untuk umum setelah 20 tahun.

Namun, Senator Patrick mengatakan, beberapa dokumen mengenai perundingan tentang cadangan gas dan minyak di Laut Timor masih dinyatakan rahasia karena Arsip Nasional berpendapat bahwa informasi tersebut bisa merusak hubungan antara Australia dan Timor Leste.

Pekan lalu, Arsip Nasional menyerahkan beberapa dokumen yang semula masih rahasia kepada Senator Patrick namun masih ada beberapa dokumen yang masih bersifat rahasia.

Arsip Nasional mengatakan tidak bisa memberikan komentar mengenai tuduhan terbaru ini karena gugatan Senator Patrick masih dibicarakan di AAT.

Seruan agar terbuka dan transparan Hubungan Australia dan Timor Leste sangat terganggu dengan adanya tuduhan bahwa Australia merekam pembicaraan para politisi Timor Leste pada 2004 untuk mendapatkan informasi perundingan yang membahas cadangan gas dan minyak di Laut Timor.

Operasi penyadapan tersebut diungkapkan oleh seorang mantan staf intelijen yang dikenal dengan nama Saksi K, yang tahun lalu mendapatkan hukuman percobaan tiga bulan karena bersekongkol untuk membeberkan informasi rahasia.

Baca juga: Timor Leste Sumbangkan 1,5 Juta Dollar untuk Mendukung Ukraina Saat Invasi Rusia

Sejauh ini, pemerintah Australia tidak membenarkan atau pun membantah apakah penyadapan itu memang terjadi.

Australia mengirimkan lebih dari 5 ribu tentara ke Timor Leste pada 1999 sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian PBB guna meredakan situasi setelah milisi pro-Indonesia menciptakan kekacauan usai pengumuman hasil referendum.

Senator Patrick bertekad untuk meneruskan upaya hukum untuk mendapatkan akses mengenai catatan pemerintah berkenaan dengan peristiwa tersebut.

"Sikap rahasia kita terhadap peristiwa tersebut mempengaruhi kepercayaan warga di sini," katanya.

"Hal yang terbaik adalah bersikap terbuka dan transparan sehingga kita bisa mengerti apa yang terjadi dan kemudian bergerak maju."

Baca juga: Tidak Ada Negara ASEAN yang Mendapat Peringkat Bebas dalam Indeks Global, Timor Leste?