DPRD TTU Kritisi Setahun Kepemimpinan Bupati dan Wabup 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon

POS-KUPANG.COM, KEFAMENANU - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Yohanes Salem, ST mengkritisi setahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati TTU, Drs. Juandi David - Drs. Eusabius Binsasi.

Pada Februari 2022 bupati dan wakil bupati genap satu tahun  memimpin TTU, walau ada sejumlah prestasi yang diraih namun tidak sedikit pula harapan publik yang belum dijawab.

Pria yang akrab disapa John ini kepada POS-KUPANG.COM, Rabu 2 Maret 2022 menuturkan, masih ada sejumlah harapan publik yang belum sempat terjawabi.

Baca juga: BPBD TTU Imbau Masyarakat Waspadai Cuaca Ekstrem 

Disebutnya, belum maksimal kinerja sejumlah OPD untuk mengakselerasi visi, misi dan program kerja kepala daerah. Hal ini dipengaruhi juga oleh masih adanya  beberapa pimpinan OPD yang masih lowong.

Iia juga menyoroti terkait jabatan Sekda TTU yang sejak awal tahun 2019 hingga saat ini masih dijabat oleh Penjabat Sekda. Tidak hanya itu, ada sejumlah kepala desa di Kabupaten TTU yang masih dijabat  oleh penjabat desa bahkan  ada desa yang sudah dipimpin oleh penjabat  mencapai lebih dari 3 tahun atau setengah dari periodesasi masa jabatan kepala desa.

"Pemerintah daerah juga belum membangun sinergisitas yang kuat dengan desa untuk kepentingan sikronisasi pengunaan dana desa selaras dengan RPJMD kepala daerah," ungkapnya.

Baca juga: Bupati TTU Sebut Mutasi Jabatan 274 Kasek Tidak ada Kepentingan Politik 

Menurut John, kebijakan merumahkan seluruh tenaga kontrak daerah menuai sejumlah persoalan pada bidang kesehatan dan pendidikan. Meskipun kebijakan ini memiliki aspek positif jika dipandang dari niat pemerintah baik yang mana bertujuan membuka ruang bagi semua anak daerah yang memiliki kesempatan agar mengabdi sebagai tenaga kontrak daerah. Tetapi pemerintah juga harus melakukan perbaikan managemen tenaga kontrak daerah agar ke depan tidak lagi menimbulkan persoalan.

Salah satu harapan terbesar masyarakat di Kabupaten TTU, lanjut John, adalah pembangunan infrastruktur daerah. Pasalnya, infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Hal ini belum mendapat perhatian serius.

"Sudah saatnya pemerintah menyusun skala prioritas pembanguan infrastruktur  baik jalan, jembatan maupun irigasi tepat sasaran dan tuntas masalah. Masih ada sebagian  bangunan pemerintah yang mangkrak pada periode kepemimpinan lalu belum menjadi prioritas saat ini," beber John.

Baca juga: Kabupaten Ngada Tertinggi di Vaksinasi Anak Tahap I di NTT

Ia menilai, pembangunan infrastruktur yang mangkrak tersebut, mestinya dilanjutkan karena ada sejumlah anggaran masyarakat yang sudah terlanjur  terpakai di sana. Ia menyarankan dinas teknis perlu melakukan analisa struktur untuk memastikan kelayakan bangun eksisting untuk bisa segera dilanjutkan.

Lebih lanjut disampaikan John, pemerintah daerah belum memiliki upaya serius dalam mendorong pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi covid-19. Karena roda ekonomi masyarakat daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan APBD Daerah. Jik pemerintah telat dalam mengeksekusi belanja APBD maka hal ini mempengaruhi lajunya roda ekonomi masyarakat. 

Jhon menambahkan, sektor pertanian yang menjadi lokomotif ekonomi daerah belum menunjukan peran yang signifikan. Pada tahun 2022 Kabupaten TTU akan memasuki usia emas.

Baca juga: Terima Kunjungan Paguyuban Perkasa, Ketua PC Nahdlatul Ulama TTU Tekankan Pentingnya Niat

Dikatakan John, sesuai peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2020 tentang indeks Kepemimpinan kepala daerah  ada sejumlah indikator yang bisa mengonfirmasi kinerja kepala daerah dalam mengelola penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawa pimpinan Bupati Djuandi David dan Wabup Esabius Binsasi mengawalinya dengan meraih predikat WTP yang diberikan  oleh BPK RI Perwakilan NTT atas kinerja positif dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dikatakan Ketua DPC  Partai Demokrat Kabupaten  TTU ini bahwa, di bidang politik, Juandi David dan Eusabius Binsasi mampu menjaga harmonisasi di tengah masyarakat. Sehingga relasi sosial antarmasyarakat tetap cair pasca pilkada. Meskipun pada periode sebelumnya masih ada ketegangan sosial.