Dicalonkan Pimpin IKN Nusantara, Kekurangan Ahok dan Risma Malah Diungkit, Bukan Asli Kalimantan?

POS-KUPANG.COM - Sejumlah nama yang digadang-gadang layak sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kaltim terus bermunculan,

Saat ini, selain nama-nama Ahok BTP, Risma atau Ridwan Kamil, sejumlah nama dari Kaltim juga mulai mengemuka.

Akhir Januari 2022 lalu, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Barisan Muda Daerah (Barmuda) menyampaikan aspirasinya seputar usulan tokoh lokal Kalimantan untuk menjadi pimpinan Badan Otorita IKN.

Baca juga: Diam-diam Rano Karno Incar Posisi Gubernur DKI, Bang Doel Siap Lawan Anies Baswedan hingga Ahok?

Barmuda menilai Presiden Jokowi tepat telah menyampaikan kriteria calon Kepala Badan Otorita IKN berlatar belakang arsitektur dan memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.

Beberapa nama yang digadang-gadang menjadi Kepala Badan Otorita IKN Nusantara, di antaranya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Abdullah Azwar Anas, Bambang Brodjonegoro, Tumiyana dan Ridwan Kamil.

Ketua Umum DPP Barmuda H. Anderiy Syachrum mengungkapkan, untuk struktur Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara memang Hak Prerogatif Presiden berdasarkan amanat UU IKN.

Baca juga: Veronica Tan Blak-blakan Ungkap Cara Didik Anak-anaknya, Tak Sebut Nama Ahok

Tepatnya ada di pasal 9 ayat (1) yang berbunyi "Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk, diangkat dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR".

"Kami sepakat kriteria yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa calon Kepala Badan Otorita dari latar belakang arsitektur dan memiliki pengalaman dalam memimpin daerah, karena hal tersebut merupakan kriteria ideal untuk Kepala Otorita yang akan mengawal Pembangunan IKN," ungkapnya pada TribunKaltim.co, Minggu (30/1/2022).

Di sisi lain, DPP Barmuda berharap dan ingin untuk calon Wakil Kepala Badan Otorita IKN Nusantara berlatar belakang tokoh Kalimantan dan juga memiliki pengalaman dalam memimpin daerah.

Baca juga: Ternyata Bukan Ahok Orang Tionghoa yang Pertama Pimpin DKI Jakarta, Lantas Siapa? Ini Penjelasannya

Menurut H. Anderiy Syachrum, patut di pertimbangkan oleh Presiden Jokowi agar dalam struktur Badan Otorita IKN ada keterwakilan tokoh Kalimantan.

Pasalnya tokoh lokal memahami kondisi sosial, budaya dan lingkungan masyarakat Kalimantan.

Sehingga dapat mengambil peran penting dalam membantu Kepala Badan Otorita untuk menyukseskan Pembangunan IKN.

Baca juga: Ahok Ungkap Ramalan Yang Mengerikan: 5 Tahun Lagi SPBU Sepi, Jumlah Pegawai Bakal Dikurangi, Kenapa?

"Perlu dipahami bahwa ini bukan ego kedaerahan, tetapi memang suatu kebutuhan bagi struktur Badan Otorita IKN, sebagai upaya menciptakan kolaborasi antara tokoh nasional dan daerah dalam suksesi pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara," kata H. Anderiy Syachrum.

Salah satu hal yang di khawatirkan masyarakat Kalimantan dalam pembangunan IKN Nusantara adalah masyarakat lokal hanya menjadi penonton.

"Maka dengan keterwakilan tokoh Kalimantan dalam struktur IKN juga akan menjadi jawaban dari kekhawatiran tersebut," ujar H. Anderiy Syachrum.