Dicalonkan Pimpin IKN Nusantara, Kekurangan Ahok dan Risma Malah Diungkit, Bukan Asli Kalimantan?

DPP Barmuda ingin perpindahan IKN sebagai titik balik dari kemajuan Indonesia, penting untuk setiap kebijakannya harus dikemas secara baik dan mempertimbangkan segala aspek, termasuk aspek keterwakilan tokoh lokal.

"Hal ini dapat meminimalisir terjadinya potensi kritik ataupun riak-riak dari masyarakat lokal dengan dalih tak adanya keterwakilan tokoh Kalimantan dalam struktur badan otorita IKN," tutur H. Anderiy Syachrum.

DPP Barmuda melihat ada beberapa tokoh Kalimantan layak untuk dipertimbangkan Presiden Jokowi sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN). 

"Tokoh Kalimantan seperti di antaranya ada nama Sultan Haji Khairul Saleh, Hadi Muliyadi dan Marthin Billa kami anggap bisa dipertimbangkan Presiden," ucap H. Anderiy Syachrum. 

Kekurangan bila bukan orang asli Kalimantan yang pimpin IKN

Inisiator Aliansi Borneo Bersatu (ABB) Decky Samuel, berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) nantinya benar-benar mengakomodir putra-putri terbaik dari Kalimantan sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN).

Terkait harapan ini, pihaknya dalam waktu dekat juga akan menggelar pertemuan secara internal berbagai tokoh se-Kalimantan.

"Sesuai dengan pernyataan yang kami sampaikan di Komisi III DPR, agar Presiden Jokowi memberikan kesempatan bagi putra-putri terbaik Kalimantan memimpin Badan Otorita IKN," kata Samuel dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/2/2022).

Pertemuan dengan Komisi III DPR RI dimaksud merujuk pada penyampaian aspirasi Aliansi Borneo Bersatu terkait pernyataan pegiat media sosial, Edy Mulyadi, yang dianggap menghina dan menistakan masyarakat Kalimantan pada Kamis (27/1/2022) lalu.

Saat itu, aliansi mendorong agar aparat segera memproses secara hukum Edy Mulyadi.

Samuel mengatakan, beredarnya sejumlah nama yang digadang-gadang akan memimpin Badan Otorita IKN belum sepenuhnya merepresentasikan masyarakat dari lima propinsi yang ada di Kalimantan.

Dan, berangkat dari mencuatnya kasus Edy Mulyadi, menurutnya telah membuktikan bahwa masyarakat Kalimantan itu kuat dalam menjaga persatuan.

"Sekalipun sudah beredar nama-nama, tetapi sepatutnya Kepala Badan Otorita itu orang Kalimantan. Kenapa demikian, karena masyarakat Kalimantan itu terbukti kuat, ketika ada gangguan kita bersatu. Kita sepakat menjaga IKN dari gangguan-gangguan yang muncul," ujarnya.

Baca juga: Persekutuan Dayak Kalimantan Timur Cabang Kukar Siap Dukung dan Kawal Pembangunan IKN di Kaltim

"Semoga dengan kuatnya persatuan masyarakat itu Presiden Jokowi bisa memahami, bahwa masyarakat Kalimantan itu akan menjaga dan mengawal IKN dengan sebaik-baiknya," lanjutnya.

Samuel yang juga Ketua Forum Dayak Bersatu (FDB) itu menambahkan, sejak awal pembahasan IKN pihaknya terus mengawal dengan memberikan masukan kepada DPR RI.