Petani di Raknamo Oefeto Kupang Terbantu Dengan Program TJPS Pemprov NTT

Prospek pasar saat ini juga sudah sangat jelas karena saat ini pemerintah sudah bekerjasama dengan pihak ketiga maka jagung itu langsung dibeli.

"Kelompok saya ditargetkan akan mencapai 50 hektar karena kerja sudah mulai gampang dan langsung dibeli. Pemerintah juga kerjasama dengan pihak perbankan jadi bisa memberikan pinjaman modal bagi petani," tandasnya.

Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Lecky Frederich Koli mengatakan target produksi program TJPS hingga 2023 mendatang mencapai 2 juta ton.

Perjalanan penerapan program ini sejauh ini ada kelemahan-kelemahan yang harus dikoreksi. Yang paling fundamental dari pengembangan selama 4 kali panen adalah pemanfaatan benih tanaman.

Benih tanaman yang digunakan adalah menih komposit dan hasil produksinya hanya mencapai 3 ton per hektar. Dari skala usaha ini tidak berjalan dengan baik.

Baca juga: Temuan BPK, Pemprov NTT Ajukan Ranperda Penyertaan Modal Bank NTT

Dari kondisi itu, pihaknya telah melakukan evaluasi dan ada skenario baru yang diterapkan yakni kerjasama pembiayaan yang disebut TJPS Kemitraan.

"Kita kerjasama dengan perusahan pembeli jagung Ofteker, Perbankan untuk pembiayaan untuk dikerjasamakan dengan petani agar bisa memproduksi mencapai 7 ton per hektar," katanya.

Ia juga mengatakan semua skema yang ini bisa berjalan dengan baik jika ada kerjasama dari semua pihak. Skema TJPS Kemitraan ini sudah mulai dikerjakan di Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Sikka. Sedangkan Belu, Nagekeo dan Ngada sedang mempersiapkan diri.

"Tanggal 16 Desember kita akan melakukan pencenangan di Manggarai Timur dengan luas lahan 100-150 hektar pada musim tanam 1 ini. Semua benih sudah dikirim oleh Ofteker. Kita akan buktikan sesuai penjualan Ofteker jika tidak terbukti kita akan evaluasi lagi," ungkapnya.

Alokasi anggaran selama program TJPS dicanangkan ini kurang lebih Rp 35 miliar dengan hasil yang diperoleh kurang lebih 34 ribu ton (104 miliar) tetapi ini belum besar.

"Kalau kita investasinya Rp 35 miliar minimal yang kita dapat kurang lebih Rp 400 miliar karena multiplayernya harus 15 kali lipat. Kita terus evaluasi agar hasilkan inovasi baru. Kami juga menggandeng BPN agar lahan yang belum ada sertifikat bisa disertifikasi. Kerjasama juga dengan PLN agar bisa kerja pada malam hari," ungkapnya.

Baca juga: Pemprov NTT Tetapkan Harga PcR

"TNI juga terlibat untuk mengawal keberlangsungan TJPS di masyarakat. Perbankan juga dilibatkan agar memberikan asuransi kepada petani dan paling penting adalah ofteker. Ofteler yang akan memimpin program ini," tambahnya.

Dengan sistem kerja seperti ini di yakini akan memberikan dampak kepada peningkatan pendapatan APBD dan mengurangi beban pembiayaan program TJPS.

"Ketersediaan pupuk juga akan menggunakan pupuk non subsidi karena pupuk bersubsidi akan berdampak kepada petani," ungkapnya menyikap persoalan kelangkaan pupuk yang sering dialami petani.

Sementara Johanna E. Lisapaly, Kepala Dinas Peternakan NTT saat memaparkan materinya pada kegiatan Bakohumas ke 6 tentang "Menuju 63 Tahun NTT, TJPS mendukung ketahanan pangan dan mengembangkan peternakan, mewujudkan NTT Bangkit Sejahtera", mengatakan TJPS merupakan kontribusi dalam indikator makro.