Breaking News:

Berita Belu

Bupati Belu Jawab Pertanyaan Fraksi DPRD Secara Tuntas

omenklatur yang digunakan dalam program pengobatan gratis adalah jaminan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Permendagari

Penulis: Teni Jenahas | Editor: Rosalina Woso
POS KUPANG.COM/TENI JENAHAS
Sidang Paripurna IX DPRD Belu dengan agenda jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Belu, Selasa 3 Agustus 2021. 

Bupati Belu Jawab Pertanyaan Fraksi DPRD Secara Tuntas

Laporan Reporter POS KUPANG. COM,Teni Jenahas

POS KUPANG. COM, ATAMBUA--Pemerintah Kabupaten Belu memberikan jawaban secara tuntas dan komprehensif tentang program pengobatan gratis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belu, dalam sidang paripurna, Selasa 3 Agustus 2021.

Pemerintah memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPR Kabupaten Belu yang disampaikan pada sidang sehari sebelumnya.

Tiga fraksi DPRD Belu yakni Fraksi Demokrat, PAN dan PDIP mempertanyakan tentang payung hukum pelaksanaan program pengobatan gratis yang sudah dijalankan pemerintah sejak 1 Agustus 2021.

Fraksi juga mempertanyakan skema penganggaran yang digunakan pemerintah untuk melaksanakan program tersebut. 

Bupati Belu, dr. Agustinus Taolin, Sp. PD dan Wakil Bupati, Drs. Aloysius Haleserens, MM secara bergantian memberikan jawaban secara tuntas dan komprehensif sehingga DPRD tidak mengajukan pertanyaan lagi dalam sidang malam itu.

Baca juga: Biarkan Warga Berkerumun, Tokoh Masyarakat Minta Bupati Belu Tegur Kades Fulur

Bupati Belu, dr. Agustinus Taolin, menjelaskan, pelaksanaan program pengobatan gratis sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, baik peraturan menteri kesehatan tentang jaminan kesehatan, peraturan presiden, permendagri tentang perencanaan pembangunan daerah maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. 

"Pelaksanaan program pengobatan gratis telah sesuai regulasi dan ketentuan-ketentuan yang berlaku", kata Bupati Belu

Lanjut Bupati Belu, nomenklatur yang digunakan dalam program pengobatan gratis adalah jaminan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Permendagari tentang klasifikasi dan kodefikasi perencanaan pembangunan daerah. 

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved