Breaking News:

Pemda dan DPRD Bahas Ranperda Tentang Pemekaran 56 Desa di Kabupaten Ngada

Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) setempat kembali menggelar rapat paripurna

Penulis: Thomas Mbenu Nulangi | Editor: Kanis Jehola
POS-KUPANG.COM/TOMMY MBENU NULANGI
Suasana rapat paripurna pembahasan ranperda tentang pembentukan 56 desa di ruang sidang paripurna DPRD Ngada, Senin 2 Agustus 2021. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi

POS-KUPANG.COM | BAJAWA-Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) setempat kembali menggelar rapat paripurna dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ( Ranperda) Kabupaten Ngada Tentang Pembentukan 56 Desa dalam wilayah Kabupaten Ngada.

Rapat paripurna tersebut dilaksanakan di ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Ngada, Senin 2 Agustus 2021.

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Ngada, Petrus Ngabi dan dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Ngada Raymundus Bena dan sejumlah anggota DPR Kabupaten Ngada dan beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Wakil Ketua DPRD Ngada, Petrus Ngabi dalam sambutannya mengatakan bahwa, otonomi ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, ketersediaan fasilitas umum yang memadai dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, peningkatan kesejahteraan hidup bagi seluruh masyarakat di daerah, serta partisipasi masyarakat dalam menciptakan suasana yang demokratis semakin berkembang. Sehingga terjalinnya komunikasi yang seimbang dan berkualitas antara pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat, guna menciptakan suasana yang demokratis.

Baca juga: Para Guru di SMAS Katolik Regina Pacis Bajawa Kabupaten Ngada Terima Vaksin Dosis Kedua

Dijelaskannya, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan itu adalah adanya ruang dan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pemekaran wilayah sebagai suatu wujud dari proses pelaksanaan otonomi.

Pada prinsipnya pemekaran desa dibenarkan oleh Undang-Undang (UU). Selama alur pemekaran Desa dilakukan sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka (Perda) Pemekaran Wilayah Desa merupakan Salah Satu Solusi untuk Pemerataan Pembangunan Dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat desa itu sendiri.

Pemekaran desa ini dapat dianggap sebagai salah satu pendekatan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peningkatan publik, karena dengan pemekaran desa ini, akan memudahkan pendekatan pelayanan, melalui pemerintahan desa yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan Desa induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas. Melalui proses perencanaan pembangunan Desa itu sendiri pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat lokal desa akan lebih tersedia.

"Selain itu, pemekaran desa mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat, melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi Desa berbasiskan potensi lokal, dengan dikembangkannya Desa baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi Desa baru yang selama ini tidak tergali," ujarnya.

Baca juga: Dua Bendahara Desa Lanaimai 1 di Kabupaten Ngada Ditetapkan Sebagai Tersangka

Petrus mengatakan, pemekaran desa dapat menyerap tenaga kerja, secara lebih luas di sektor pemerintah dan pembagian kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan. Kenyataan politik seperti ini juga mendapat dukungan yang besar dari masyarakat sipil dan dunia usaha, karena berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak pemekaran wilayah desa itu sendiri.

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved