Moeldoko Hadapi 3 Tudingan Sekaligus Soal Keterlibatan Putrinya Dalam Bisnis Ivermectin, Benarkah?

POS-KUPANG.COM, JAKARTA – Kepala Staf Presiden, Moeldoko, lagi-lagi jadi sorotan publik. Kali ini Moeldoko menghadapi tia tudingan sekaligus.

Tudingan itu dilontarkan ICW dengan membongkar dugaan keterlibatan putrinya dalam bisnis obat ivermectin.

Bahkan ICW juga menuding Joanina Novinda Rachma, putri bungsu Moeldoko itu bekerja sama dengan Sofia Koswara dalam impor beras.

Menurut data ICW, impor beras itu atas kerja sama dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), organisasi yang diketuai Moeldoko.

Informasi ini berkembang, setelah sebelumnya, ICW melalui sejumlah media, menuduh Joanina Novinda Rachma membantu PT Harsen dalam memperkenalkan ivermectin.

Baca juga: Saat Idul Adha, Moeldoko dan Jhoni Marbun Pakai Seragam Partai Demokrat, Anak Buah AHY Tertawa Geli

Ivermectin merupakan produk PT Harsen yang belakangan ini disebut sebagai obat yang dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh dalam memerangi covid-19.

Dugaan keterlibatan itu berangkat dari kedekatan hubungan bisnis antara putri bungsu Moeldoko itu dengan Sofia Koswara.

Sofia punya peran membantu PT Harsen dalam memperkenalkan Invermectin kepada publik.

Atas tuduhan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko angkat bicara. Ia menepis semua tudingan ICW yang dialamatkan padanya.

Baca juga: Gugat Menkumham di PTUN, Pengacara KSP Moeldoko Diduga Pernah Palsukan Surat Kuasa

Moeldoko mengatakan bahwa tudingan tersebut ngawur dan menyesatkan.

“Itu tuduhan ngawur dan menyesatkan,” kata Moeldoko melalui pesan tertulisnya, Kamis 22 Juli 2021.

Ia menegaskan tidak ada hubungan anak bungsunya itu dengan PT Harsen Lab.

"Tidak ada urusan dan kerja sama antara anak saya, Jo (Joanina Novinda Rachma) dengan PT Harsen Lab,” kata Moeldoko.

Baca juga: Demokrat Moeldoko Gugat Yasonna

Selain itu, terkait tuduhan kerjasama HKTI dalam impor beras, Moeldoko juga menyebutkan bahwa tuduhan semacam itu tidak bisa dimaafkan.

HKTI, ungkap Moeldoko justru berjuang untuk memandirikan petani agar mereka bisa mengekspor beras.

“Ini menodai kehormatan saya sebagai ketua HKTI,” ujar Moeldoko.

Moeldoko juga menegaskan, informasi ICW yang menuding Joanina sebagai Tenaga Ahli di KSP adalah salah besar.

Karena Moeldoko sudah pernah menjelaskan bahwa Joanina hanya pernah magang selama 3 bulan di KSP.

Baca juga: Moeldoko Punya Kenangan Indah Bersama KRI Nanggala 402: Saya Masih Ingat Saat 8 Tahun Lalu, Apa?

Atas berbagai tuduhan tersebut, Moeldoko mempertimbangkan melakukan langkah hukum terhadap ICW.

“Saya suruh dia belajar dari para tenaga ahli di KSP selama 3 bulan awal 2020,” Pungkas Moeldoko.

Begini Tuduhan ICW

Sebelumnya, hasil penelusuran Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan dugaan keterkaitan anggota partai politik, pejabat publik, dan pebisnis dalam penggunaan obat Ivermectin untuk menanggulangi COVID-19.

Seperti diketahui, Ivermectin akan diproduksi oleh PT Harsen Laboratories, perusahaan yang bergerak dibidang farmasi, dengan merek Ivermax 12.

Baca juga: Siapa Menteri Inisial M Dikabarkan Diganti Jokowi? Moeldoko,Mahfud MD,M Lutfi atau Muhadjir Effendy?

Peneliti ICW Egi Primayogha mengatakan, perusahaan ini dimiliki oleh pasangan suami-istri Haryoseno dan Runi Adianti.

"Kedua nama tersebut tercatat dalam dokumen Panama Papers dan diketahui terafiliasi dengan perusahaan cangkang bernama Unix Capital Ltd yang berbasis di British Virgin Island," kata Egi dalam keterangannya, Kamis 22 Juli 2021.

Sebelum pandemi COVID-19, kata Egi, PT Harsen Laboratories pernah menjalin hubungan kerjasama dengan PT Indofarma dalam pendistribusian obat.

Berdasarkan laporan konsolidasian PT Indofarma tahun 2020, tercatat Indofarma memiliki hutang ke PT Harsen Laboratories sebesar Rp 8.579.991.938 per 30 Juni 2020.

"Jumlah ini meningkat dari 31 Maret 2019 yang berjumlah Rp 3.238.035.238," kata Egi.

Baca juga: Diisukan Terancam Dicopot Jokowi dari Jabatan KSP, Reaksi Moeldoko Bikin Syok, Sudah Siap Ditendang?

Egi menyebutkan, salah satu nama yang terafiliasi dengan PT Harsen Laboratories adalah Sofia Koswara.

Ia adalah Wakil Presiden PT Harsen dan mantan CEO dari B-Channel.

Selain itu, lanjut Egi, Sofia Koswara juga menjabat sebagai Chairwoman Front Line COVID-19 Critical Care (FLCCC) di Indonesia.

Adapun warga Indonesia lainnya yang berada di FLCCC adalah Budhi Antariksa, bagian dari Tim Dokter Presiden, serta dokter paru-paru di Rumah Sakit Umum Persahabatan dan pengajar plumnologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

"Budhi juga merupakan ketua tim uji klinis Ivermectin di Indonesia," sebut Egi.

Baca juga: Diam-Diam SBY Daftarkan Logo Partai Demokrat Atas Nama Pribadi, Kemenkumham Kaget, Moeldoko Tertawa

Egi menyatakan, keterlibatan pejabat publik diindikasikan melalui kedekatan antara Sofia Koswara dan Haryoseno dengan Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan sekaligus Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

Sejak 2019, lanjutnya, PT Noorpay Nusantara Perkasa, perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Sofia Koswara, menjalin hubungan kerjasama dengan HKTI terkait program pelatihan petani di Thailand.

"Pada awal Juni lalu, Ivermectin didistribusikan ke Kabupaten Kudus melalui HKTI. Selain itu, anak Moeldoko, Joanina Rachman, merupakan pemegang saham mayoritas di PT Noorpay Nusantara Perkasa," kata Egi.

Singgung Nama Ribka Tjiptaning

Selain Sofia Koswara, ujar Egi, anggota direksi lain di PT Harsen Laboratories adalah Riyo Kristian Utomo yang menjabat sebagai Direktur Pemasaran.

"Riyo merupakan anggota PDI Perjuangan dan menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Komunikasi dan Budaya di DPC PDIP Tangerang Selatan," ujarnya.

Baca juga: Moeldoko Cs Minta Uang Sebanyak Ini Kalau Demokrat Versi KLB Menang di Pengadilan, Apa AHY Sanggup?

Kata Egi, pada Pemilu 2014, Riyo mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Tangerang Selatan, namun usaha tersebut gagal.

Riyo kemudian menjabat sebagai tenaga ahli Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Egi mengungkapkan, Riyo adalah anak kandung dari politisi PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning Proletariyati yang juga anggota fraksi PDIP di DPR RI.

Ribka adalah anggota Komisi Energi, Riset, dan Teknologi.

Sebelumnya ia merupakan anggota Komisi Kesehatan namun dipindahkan karena menyatakan menolak vaksin COVID-19 dalam sidang rapat kerja Komisi Kesehatan.

Baca juga: Setelah Gagal Rebut Partai Demokrat dari Tangan AHY, Kini Moeldoko Urus Lembaga Bantuan Hukum, Lho?

Ribka menjabat sebagai Ketua Bidang Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP.

"Pada April 2020, ditemukan video amatir yang menunjukan Baguna tengah membagi-bagi sembako dan masker yang disediakan oleh PT Harsen dan diterima oleh Ribka Tjiptaning selaku ketua Baguna PDIP," ungkap Egi.

Egi menyatakan, fenomena tersebut kian menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 digunakan sebagai alat untuk mencari keuntungan dan memperkaya diri.

Presiden Joko Widodo bahkan, menurutnya, tidak menindak tegas pejabatnya yang diduga terlibat dalam konflik kepentingan distribusi Ivermectin.

Baca juga: Razman Nasution Tinggalkan Kelompok Moeldoko, Ditanggapi AHY dengan Respon Menohok: Itu Masa Lalu

"Alih-alih demikian, ia (Presiden Jokowi) bahkan membuka ruang perburuan rente dengan membiarkan instansi tertentu campur tangan dalam penanganan covid di luar tugas dan kewenangannya," tandas Egi.

Polemik Ivermectin dimulai pada Oktober 2020 ketika Dokter dari Departemen Penelitian dan Pengembangan PT Harsen Laboratories, Herman Sunaryo, menyebutkan Ivermectin dapat digunakan sebagai alternatif pengobatan COVID-19.

Polemik lalu berlanjut pada awal Juni 2021, ketika PT Harsen Laboratories, mengumumkan telah memproduksi Ivermectin, obat yang diklaim sebagai alternatif terapi COVID-19.

Selang beberapa waktu kemudian, Menteri BUMN mengeluarkan mengirimkan surat ke BPOM dengan nomor S-330/MBU/05/2021 yang berisi pengajuan permohonan penerbitan Emergency Use Authorization untuk Ivermectin.

Baca juga: Desakkan Penggantian Moeldoko Makin Kuat, Nama Fahri Hamza Disebut-Sebut, Ini Jawaban Sang Politisi

Setelah mendapat peringatan dari BPOM, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan akan memproduksi Ivermectin sebanyak 4,5 juta dosis yang akan diedarkan oleh PT Indofarma.

Distribusi Ivermectin lalu menambah daftar panjang obat-obat yang ditawarkan oleh pemerintah meskipun belum dilakukan uji klinis yang tepat.

Selama 18 bulan pandemi, pemerintah telah mengedarkan obat seperti Chloroquine, Avigan, wacana Vaksin Nusantara, hingga Ivermectin.

Berita Lain Terkait Moeldoko

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul ICW Sebut Putri Moeldoko dan Anak Ribka Tjiptaning Terlibat dalam Bisnis Obat Ivermectin