Breaking News:

Optimalisasi PPKM Berskala Mikro untuk Kendalikan Covid-19, Bupati Ngada Keluarkan Surat Edaran

Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada ( Pemkab Mnaga) melalui Bupati Ngada kembali mengeluarkan surat edaran

Penulis: Thomas Mbenu Nulangi | Editor: Kanis Jehola
POS-KUPANG.COM/TOMMY MBENU NULANGI
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Ngada, Martinus P. Langa 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi

POS-KUPANG.COM, BAJAWA-Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada ( Pemkab Ngada) melalui Bupati Ngada kembali mengeluarkan surat edaran bupati dengan nomor: 360/BPDB/140/06/2021.

Surat edaran tersebut berisikan tentang upaya mengoptimalkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM) berskala mikro sebagai salah upaya mengendalikan penyebaran Covid-19.

Surat edaran yang ditandatangani langsung oleh Bupati Ngada Paru Andreas tersebut dikeluarkan, 26 Juni 2021 yang lalu.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Ngada, Martinus P. Langa mengungkapkan, surat edaran tersebut dikeluarkan untuk menindaklanjuti instruksi dari Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 14 Tahun 2021 Tanggal 21 Juni 2021, tentang perpanjangan PPKM mikro dan mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 ditingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian Covid-19.

Baca juga: Jam Operasional Mall Dipersingkat Sampai Pukul 17.00, Aturan PPKM Mikro Bakal Direvisi

 

Selain itu, surat edaran tersebut dikeluarkan dengan memperhatikan kondisi masyarakat di Kabupaten Ngada semakin banyak terpapar virus yang berasal dari Provinsi Wuhan China tersebut.

Dalam surat edaran tersebut, sedikitnya memuat 16 hal yang menjadi perhatian bersama. Ke 16 hal tersebut diantaranya, pertama pemerintah desa atau kelurahan wajib mengoptimalkan PPKM dan mensosialisasikan SOP penerapan atau penanganan karantina mandiri yang disiapkan oleh Dinas Kesehatan Ngada.

Kedua, mematuhi dan memastikan pelaksanaan protokol kesehatan secara baik dan benar (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumuman, dan mengurangi mobilitas).

Ketiga, kegiatan belajar mengajar dilarang menggunakan sistem Kuring atau tatap muka secara langsung untuk semua tingkatan pendidikan.

Baca juga: Bhakti Kesehatan, Polres Ngada Gelar PPKM Berskala Mikro dan Pelaksanaan Vaksinasi Massal

Keempat, kegiatan keagamaan katolik, berpedoman pada surat keputusan Keuskupan Agung Ende Nomor 004/SK/KUS/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021, tentang pelayanan sakramen bagi umat di wilayah Yuridiksi Gereja Keuskupan Agung Ende yang menerapkan prinsip "Salis Animanum Suprema Lex", keselamatan jiwa adalah hukum yang utama, dan kegiatan keagamaan Islam, protestan, Hindu, dan Budha mengacu pada kebijakan pimpinan agama masing-masing serta menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Halaman
123
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved