Cypri Tegaskan Soal Detunio dan Minimnya APD Fakta Bukan Dibesarkan-besarkan Media di Ende
Anggota DPRD Kabupaten Ende, Cypri Pendi meminta pemerintah Kabupaten Ende, Satgas Covid-19 Kabupaten Ende, lebih cermat
Penulis: Laus Markus Goti | Editor: Kanis Jehola
lihat foto
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oris Goti
POS-KUPANG.COM, ENDE - Anggota DPRD Kabupaten Ende, Cypri Pendi meminta pemerintah Kabupaten Ende, Satgas Covid-19 Kabupaten Ende, lebih cermat dan bijak menyikapi berbagai pemberitaan di media terkait minimnya Alat Pelindung Diri ( APD) di Puskesmas dan desa serta kejadian di Detunio.
Dia menegaskan, pemberitaan media mesti dipahami sebagai fungsi kontrol dan menjadi bahan evaluasi bersama untuk terus berbenah dalam upaya pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 Kabupaten Ende.
Dia menyebut, kejadian di Maurole soal minimnya APD dan terlebih di Dusun Detunio yang mana jenazah yang terkonfirmasi positif Covid-19 dibungkus mengunakan terpal untuk dimakamkan, merupakan fakta di lapangan bukan dibesarkan - besarkan media.
Sehubungan dengan fakta tersebut, lanjutnya, media punya tangung jawab untuk memberitakan. Hal itu, lanjutnya, jangan ditanggapi sebagai upaya untuk menyerang.
Baca juga: Bupati Temukan Sepeda Motor Parkir di Toilet Kantor DPRD Ende
Menurutnya, berhadapan dengan soal - soal kemanusian siapapun pasti tergugah.
Dia menegaskan, Covid-19 merupakan persoalan kemanusian, oleh karena itu sistem penanganannya harus benar-benar dijalankan dan harus secara manusiawi.
"Kan Covid-19 ini bukan baru terjadi kemarin, sistem penanganannya sudah jelas kan. Covid-19 ini persoalan kemanusian harus ditangani secara manusiawi juga," kata Cypri, Selasa, 29 Juni 2021 di Kantor DPRD Ende.
Cypri menilai, pernyataan Bupati Ende, di Maurole beberapa waktu lalu, bahwa soal APD merupakan persoalan kecil yang menjadi persoalan besar karena diblok media merupakan pernyataan yang keliru.
Baca juga: Ansy Lema Sebut DPRD Ende Harus Menangkap Spirit dan Inspirasi Bung Karno
Menurutnya, lewat pemberitaan media, langkah berikut yang perlu dibenahi pemerintah yakni melakukan koordinasi dan komunikasi yang lebih baik lagi dengan kecamatan, desa dan Puskesmas.
Lanjutnya, DPRD Ende juga sudah sering berbicara soal penanganan Covid-19 di Kabupaten Ende, namun tidak semua ditanggapi secara serius.
Dia katakan, jika stok APD di Dinas Kesehatan ada, namun karena miskomunikasi atau koordinasi akhirnya tidak sampai ke desa atau Puskesmas, tidak berjalan baik, maka perlu dibenahi.
Tidak hanya itu, Satgas Covid-19 Kabupaten Ende, juga perlu mengantisipasi belum cairnya dana desa untuk penanganan Covid-19.
Dia meminta, pihak Puskesmas, Kecamatan dan desa, mesti berani dan terbuka menyampaikan apa saja yang dibutuhkan terkait penanganan Covid-19 ke Satgas Kabupaten.
Lanjutnya, permintaannya berapa dan berapa yang diberikan oleh Satgas mesti disampaikan. Misalnya yang dibutuhkan 300 APD namun yang diberikan 100 saja, tentu dalam penanganan akan ada kendala.
