Tanggapi Panen 794 Ekor Ikan Kerapu di Wae Kelambu, Anggota DPRD NTT : "Itu Lelucon"
10.000 bibit kerapu yang dibudidayakan, sebagai 5.000 ekor ikan mati dan 3.500 ekor ikan hilang saat Seroja
Penulis: Ryan Nong | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
Tanggapi Panen 794 Ekor Ikan Kerapu di Wae Kelambu, Anggota DPRD NTT : "Itu Lelucon"
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong
POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (DPRD NTT) angkat suara soal pernyataan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTT, Ganef Wurgiyanto terkait panen 794 ekor ikan kerapu di Labuhan Wae Kelambu.
Wakil Ketua Komisi II DPRD NTT, Patris Lali Wolo mengatakan, pernyataan pemerintah yang disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan perikanan NTT, Ganef Wurgiyanto yang menyebut bahwa pemerintah tidak gagal menjadi sebuah catatan yang harus dijelaskan.
Menurut Patris Lali Wolo, pemerintah harus menjelaskan ukuran tidak gagal program budidaya ikan tersebut agar masyarakat paham atas apa yang terjadi.
Politisi PDI Perjuangan itu menyebut, dengan alokasi anggaran hingga Rp. 7,7 miliar.
Baca juga: Danlantamal Kupang, Bupati Sikka Bersama Forkompimda Sikka Tabur Ikan Kerapu di Desa Kojadoi
Menurut Patris, seharusnya program budidaya ikan Kerapu itu bisa menghasilkan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar daerah Wae Kelambu dan juga untuk masyarakat NTT seluruhnya melalui pendapatan daerah.
"Ini yang tidak tercermin disitu, ukuran tidak gagal itu seperti apa?" kata Patris Lali Wolo.
Ia mengatakan, pemerintah harus menjelaskan capaian program yang tersebut secara baik.
"Kalau pemerintah, maka menurut saya harus bisa dijelaskan lebih baik, analisa seperti apa? Tidak gagal seperti apa?" ucap dia.
Baca juga: Perairan Hadakewa Jadi Lokasi Keramba Ikan Kerapu di NTT, Simak YUK
Ia mengaku miris terhadap capaian yang disampaikan pemerintah. Menurut dia, dengan alokasi anggaran yang sedemikian besar, maka hasil program tersebut seakan menggambarkan pemerintah sedang menipu rakyat.
"Karena alokasi anggaran Rp 7,7 miliar dan tambahan di perubahan 2020 maka saya kira sangat miris. Ini benar-benar seperti pemerintah sedang menipu rakyat," tegas dia.
Ia mengkritik sikap pemerintah yang disebutnya seolah sedang menutupi semua persoalan budidaya tersebut. Pemerintah juga menurut dia, seolah olah sedang menggampangkan persoalan.
Politisi PDIP asal Nagekeo itu bahkan mengkritik keras pendekatan pemerintah yang disebutnya seolah sedang melakukan uji coba.
Baca juga: Pemprov NTT Siapkan Rp 50 Miliar Untuk Pengembangan Ikan Kerapu Masyarakat di Rote Ndao
"Seharusnya tidak ada yang namanya uji coba, ini kita perlu lebih jauh kenapa tidak panen. Artinya kalau bilang baru uji coba dengan kapasitas seperti itu dengan anggaran besar seperti itu bagi provinsi seperti kita saya kira hal itu jadi lelucon," tegas Patris Lali Wolo.
