Breaking News:

Pemda Terima Formasi CPNS DPR Soroti Anggaran untuk PPPK

MenPAN RB Tjahjo Kumolo menyampaikan, formasi Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK)

KOMPAS.com/ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA
Tjahjo Kumolo 

POS-KUPANG.COM | JAKARTA -Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( MenPAN RB) Tjahjo Kumolo menyampaikan, formasi Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK) tahun 2021 sudah ditetapkan sebanyak 698.618. Jumlah tersebut meleset dari target awal sebanyak 1,3 juta ASN.

"Pengadaan ASN tahun ini menggunakan sistem merit dimana formasi yang sudah kami tetapkan sebanyak 698.618," kata Menteri Tjahjo dalam rapat kerja Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (8/6/2021).

Menteri Tjahjo menyebut 698.618 formasi tersebut sudah termasuk CPNS jalur umum dan sekolah kedinasan, P3K non-guru, dan P3K guru. Instansi yang menerima formasi ASN sebanyak 56 instansi, sudah termasuk 8 sekolah kedinasan. Kemudian 494 kabupaten/kota.

Mantan Menteri Dalam Negeri ini menegaskan, penetapan formasi CPNS dan P3K berdasarkan kebutuhan instansi, bukan keinginan. Sehingga ASN yang dihasilkan benar-benar profesional dan bukan duduk di belakang meja.

Baca juga: Bima Haria Wibisana: Tunggu Usulan Revisi Formasi

Baca juga: Seleksi CPNS dan PPPK Tak Bisa Daftar Dua Sekaligus

Ia mengatakan, saat ini dari 4,2 juta PNS, sebanyak 1,6 juta di antaranya adalah tenaga administrasi.

Sebelumnya Menteri Tjahjo menyatakan, pemerintah akan merekrut sekitar 1,3 juta CPNS dan P3K. Di mana 1 juta dikhususkan untuk P3K guru, sedangkan 300 ribu untuk CPNS dan P3K non-guru.

Anggota Komisi II DPR RI Hugua mendesak Tjahjo Kumolo dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana segera memberi kepastian soal anggaran gaji P3K.

Menurut politikus PDIP ini, rekrutmen P3K 2021 di daerah bermasalah karena anggaran. "Rerata daerah tidak menganggarkan gaji dan tunjangan PPPK non-guru (tenaga teknis)," kata Hugua.

Hugua menilai, daerah akan menganggarkan bila ada surat dari pusat. Itu sebabnya MenPAN-RB atau BKN lewat Menteri Dalam Negeri disarankan mengirim surat kepada seluruh kepala daerah agar serius menyelesaikan masalah rekrutmen P3K.

Mantan bupati Wakatobi dua periode ini menambahkan, seleksi P3K sangat dinanti seluruh honorer. Sayangnya, masih banyak daerah yang tidak mengalokasikan anggaran P3K dalam APBD.

Baca juga: Suami Delfiana Tuntut Pelaku Dihukum Mati Kepala SDI Ndora Meninggal Dunia

Baca juga: We Are The People, Lagu Wajib Euro 2020

Halaman
1234
Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved