Realisasi Penyerapan Anggaran di Ngada Pada Tahun Anggaran 2021 Masih Dibawah 10 Persen
Realisasi penyerapan anggaran di Kabupaten Ngada pada Tahun Anggaran 2021 masih dibawah 10 persen
Penulis: Thomas Mbenu Nulangi | Editor: Kanis Jehola
Realisasi penyerapan anggaran di Kabupaten Ngada pada Tahun Anggaran 2021 masih dibawah 10 persen
POS-KUPANG.COM | BAJAWA-Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) Kabupaten Ngada tahun anggaran 2021 ini masih sangat rendah. Sampai dengan saat ini realisasi anggaran masih berada dibawah angka 10 persen.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Bupati Ngada, Raymundus Bena kepada Pos Kupang di Bajawa, Jumat 28 Mei 2021.
Raymundus mengungkapkan, realisasi APBD Kabupaten Ndada tahun 2021 masih sangat rendah disebabkan oleh adanya refocusing dan rasionalisasi anggaran dalam rangka untuk pencegahan dan penanganan covid-19.
Baca juga: Stimulant Institute Sumba dan Save The Children Bantu Korban Bencana Seroja di Watuhadang
Baca juga: Pemda Flotim dan Pokmaswas Suleng Waseng Solor Selatan Lepas 78 Ekor Tukik
Menurutnya, ketika upaya refocusing dan rasionalisasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah tersebut belum bisa dicapai, maka realisasi sebagian besar anggaran akan mengalami gangguan.
"Jadi sekitar dua Minggu lalu, realisasi APBD Kabupaten Ngada sudah mendekati 10 persen. Hal Ini terkendala karena refocusing dan rasionalisasi. Ketika refocusing dan rasionalisasi belum dicapai maka akan menganggu realisasi belanja," ungkapnya.
Raymundus mengaku, selain disebabkan oleh refocusing dan rasionalisasi, rendahnya realisasi anggaran juga disebabkan sistem penganggaran yang menerapkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) murni.
Baca juga: Bupati Kupang NTT Klaim Angka Stunting di Kabupaten Kupang Turun
Baca juga: Dari Reka Ulang Kasus Pembunuhan Buruh Bangunan, Miras Jadi Pemicu Pelaku Tikam Korban
Dijelaskannya, penerapan sistem penganggaran yang baru tersebut banyak mengalami kendala untuk melakukan pelaporan-pelaporan penggunaan keuangan daerah.
"Makanya kemarin kita melakukan antisipasi, selain menerapkan SIPD kita juga menerapkan simda. Jadi setelah dua Minggu baru diinputkan kembali ke SIPD," ungkapnya.
Mantan anggota DPRD Ngada tersebut mengatakan, akibat dari rendahnya penyerapan anggaran tersebut berdampak pada proses pembangunan fisik di lapangan. Banyak proyek fisik yang belum dapat ditenderkan.
"Mudah-mudahan Minggu depan kita sudah bisa lepas sehingga bisa naik sampai pada angka 30 persen. Kalau sudah lepas, dan kontraktor diberikan anggaran 30 persen dari total pagu maka akan naik realisasi anggarannya," jelasnya.
Raymundus menambahkan, satu-satunya strategi supaya penyerapan anggaran dipercepat adalah dengan merubah sistem penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang ada di dinas dapat segera dieksekusi.
"Kemudian program-program pembangunan khususnya berkaitan dengan pengerjaan fisik konstruksi harus secepatnya dieksekusi dan traget kita Minggu depan sudah dilepas," pungkasnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi)