Direktur PJKAKI KPK, Sujanarko: Status ASN Pengaruhi Independensi (Selesai)

Direktur PJKAKI KPK, Sujanarko: Status ASN Mempengaruhi Independensi (Selesai)

POS-KUPANG.COM - DIREKTUR Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi ( PJKAKI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sujanarko menyebut ada keanehan Tes Wawasan Kebangsaan ( TWK). Sujanarko bersama 74 pegawai KPK lainnya tidak lolos TWK, selelksi pengalihan status menjadi ASN.

Hal aneh itu di antaranya menyangkut pertanyaan. "Pertanyaan-pertanyaan yang sangat rendah dan tidak berintegritas itu diajukan kepada officer-officer yang di bawah. Kebetulan saya dapat testimoni dari anak buah, tentang lepas jilbab, hasrat. Itu kebetulan anak buah saya. Bahkan disuruh pilih antara Al-Qur'an atau Pancasila? Bagaimana pertanyaan kok seperti itu? Itu testimoni yang saya dapat," kata Sujanarko dalam wawancara eksklusif dengan Tribunnews.com, Selasa (18/5/2021).

Keanehan berikutnya mengenai siapa pewawancara. "Ini juga suatu keanehan. Karena biasanya kalau konsultan profesional dan berintegritas saat kita masuk dipersilakan duduk, dia memperkenalkan diri dulu sebelum peserta ditanya identitasnya. Ini diminta nama dia nggak nyebut.

Baca juga: Anggota DPRD Belu, Marthen Naibuti Diberikan Sanksi Oleh Badan Kehormatan

Baca juga: Terminal ALBN di Desa Naiola Mubazir

Jadi seperti gelap. Kita nggak jelas, minta nomor handphone-nya nggak ada. Pewawancara orang-orang yang tidak mau diketahui identitasnya, tidak profesional banget," katanya. Berikut petikan wawancara lanjutan dengan Sujanarko:

Apakah Anda mengenal mereka (pewawancara)?

Tidak kenal. Tetapi saya yakin pewawancara saya bukan dari BKN. Orang di luar BKN.

Menurut Anda, dari mana pewawancara itu berasal?

Kalau dari sisi jenis-jenis pertanyaan, mereka punya kompetensi intelijen. Orangnya cukup senior.

Ketika diberi tahu tidak lolos TWK, apa Anda rasakan?

Kalau saya biasa saja. Tetapi prinsip saya begini, kebenaran tidak boleh takluk. Jadi kalau saya menyatakan saya di jalur kebenaran, maka saya akan tegak berdiri dan melawannya.

Bagaimana mekanisme anda mendapat pemberitahuan tidak lolos TWK?

Dengan ramainya publik, ada tekanan-tekanan publik itu, muncullah gagasan menonaktifkan pegawai. Ini juga blunder kedua. Kenapa? Karena tidak ada SOP, mekanisme, peraturan KPK bisa menonaktifkan pegawai tanpa kesalahan. Kesalahan yang dimaksud di KPK itu bukan kesalahan atas persepsi pimpinan.

Baca juga: Bahaya Pandemic Fatigue Syndrom

Baca juga: Waspadai Lonjakan Kasus Covid-19

KPK itu selalu yang disebut kesalahan melalui proses pemeriksaan internal bahkan melalui sidang kode etik. Jadi setiap pejabat di KPK tidak boleh mempersepsikan anak buahnya punya kesalahan tanpa proses yang adil. Tidak ada proses seperti itu.

Di media saya selalu bilang, tolong segera keluarkan SK-nya supaya pegawai bisa melakukan advokasi. Hari ini saya mengumpulkan 75 orang juga sulit. Kenapa? Karena SK-nya itu diberikan ke masing-masing dan itu lewat atasan masing-masing.