TNI dan Polri Akan Restrukturisasi Komando dalam Menangani KKB

POS-KUPANG.COM, JAYAPURA - Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III bersama Kepolisian Daerah (Polda) Papua berencana melakukan restrukturisasi komando organisasi dalam penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua atau KKB.

Dalam pertemuan Panglima Kogabwilhan III dan Kapolda Papua di Marakas Polda Papua pada Kamis (7/5/026), telah dibahas restrukturisasi komando operasi yang kini terpusat dalam satu kendali untuk wilayah Papua dan Papua Barat.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Cahyo Sukarnito menyebut langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan serta mempercepat respons terhadap setiap perkembangan situasi di lapangan.

Baca juga: Terlibat Pembunuhan Penambang Emas, Simpatisan KKB Terancam Pidana Mati

Saat ini, kata Kombes Cahyo, tercatat sebanyak 124 pos pengamanan telah tergelar termasuk di kawasan perbatasan RI-PNG.

Selain itu sinergi intelijen juga diperkuat melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk BIN dan BAIS guna mendeteksi pola pergerakan kelompok bersenjata yang kini memanfaatkan berbagai moda, termasuk transportasi udara.

"Pertukaran informasi secara terbuka menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas penanganan di lapangan," ujarnya.

Sementara itu untuk bidang pengembangan sumber daya manusia, TNI dan Polri membahas tentang upaya peningkatan kualitas putra-putri asli Papua melalui program pendidikan, pembinaan, serta rekrutmen yang selektif dan berintegritas.

“Sinergi TNI-Polri yang solid merupakan kunci utama dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua, dan kami mendorong penguatan koordinasi, baik dalam aspek operasional maupun pertukaran informasi intelijen, sehingga setiap potensi gangguan dapat diantisipasi secara cepat, tepat, dan terukur,” kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Cahyo Sukarnito.

Adapun terjadi peningkatan aksi kekerasan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua beberapa waktu belakangan. 

Karena itu digelar pertemuan Kapolda Papua dan Panglima Kogabwiljan III untuk memperkuat sinergitas dalam menangani masalah keamanan, khususnya di wilayah Papua.

Sebagai langkah antisipatif dalam menangani KKB disepakati peningkatan pengamanan di sejumlah wilayah rawan, terkhusus di Papua Selatan. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS