Dari 50 Point Rekomendasi Pansus LKPJ, Satu Point Direkomendasikan Untuk APH

Panitia Khusus ( Pansus) DPRD TTS terhadap LKPj Kepala Daerah Tahun 2020 telah menyelesaikan masa kerjanya

Penulis: Dion Kota | Editor: Kanis Jehola
POS-KUPANG.COM/DION KOTA
Marthen Tualaka 

21. Pansus mendukung proses hukum kasus korupsi di RSP Boking yang tengah ditangani APH.

22. Dalam hal kinerja realisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dengan belanja modal pada komponen belanja langsung sepatutnya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan realisasinya. Karena itu Pemda harus melakukan pengendalian penggunaan keuangan supaya ada keseimbangan.

23. Pansus menemukan adanya penyusunan rencana program oleh OPD tidak dilengkapi dengan statistik dasar terkini.

24. Terhadap keterbatasan ketersediaan transfusi darah untuk pasien di RSUD padahal RSUD telah memiliki peralatan laboratorium, hanya mengalami kendala kapasitas ruangan untuk memaksimalkan fungsi laboratorium maka perlu penambahan unit ruangan laboratorium untuk RSUD termasuk unit transfusi darah.

25. Pansus menilai standar pelayanan kesehatan di RSUD mengalami hambatan sehubungan kekurangan tenaga dokter yang memiliki spesialis yang ahli sesuai jenis penyakit yang ada di TTS. Pansus merekomendasikan agar Pemda menempuh kebijakan strategis kerjasama jangka waktu tertentu dengan rumah sakit yang punya tenaga dokter spesialis.

26. Pansus menemukan laporan penanganan stunting pada tahun 2020 belum maksimal karena ada anggaran untuk perbaikan gizi khususnya pemberian makanan tambahan dan vitamin sebesar Rp 3,12 miliar tidak terealisasi maksimal.

27. Pansus menemukan masih adanya kelemahan dalam manajemen pengelolaan distribusi obat di sejumlah fasilitas kesehatan. Karena itu direkomendasikan pembenahan manajemen distribusi obat.

28. Pemda perlu mengupayakan penempatan tenaga apoteker yang berkualifikasi di RSUD agar dapat menganalisa kebutuhan serta manajemen pengadaan, distribusi dan evaluasi pengadaan obat.

29. Pansus merekomendasikan kepada Pemda TTS sebagai salah satu pemilik saham di bank NTT agar berkoordinasi dengan bank NTT dalam RUPS tahun berikutnya agar dalam pelayanan kucuran kredit usaha mikro harus lebih maksimal. Ditemukan sosialisasi kredit tersebut tidak dilakukan secara masif.

30. Dinas sosial perlu memperbaiki data penerima bantuan sosial karena ditemukan adanya tumpang tindih.

31. Pansus merekomendasikan agar Pemda membangun mekanismes fasilitas pemerintah desa serta monitoring dan evaluasi dalam bentuk regulasi ditingkat daerah karena ditemukan adanya keterlambatan penyampaian SPJ.

32. Perencanaan anggaran yang berorientasi pada pengembangan sektor unggulan daerah belum dilakukan oleh karena itu direkomendasikan untuk dilakukan penyusunan rencana rinci tentang pengembangan bidang potensi unggulan.

33. Pemda perlu aktif menggerakkan implementasi semua program pembangunan tahun 2020 yang diluncurkan ke tahun 2021.

34. OPD perlu libatkan camat dan kades dalam pengawasan proyek fisik yang dilaksanakan di wilayahnya.

Halaman
1234
Sumber: Pos Kupang
BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved