Program SAKTI Dibahas Khusus di Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD 2021-2026
Program SAKTI Dibahas Khusus di Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD 2021-2026
Penulis: Edy Hayong | Editor: Kanis Jehola
lihat foto
Terkait Program SAKTI Dibahas Khusus di Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD 2021-2026
POS-KUPANG.COM | BETUN---Program SAKTI yang menjadi skala perhatian kepemimpinan Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak dan Wabup, Kim Taolin dibahas khusus di Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD 2021-2026.
Ruang diskusi yang melibatkan kalangan DPRD Malaka, pimpinan OPD, para camat dan kepala desa ini digagas oleh BP4D Malaka. Beberapa hal yang mendapat masukan dari peserta terutama brand beras Nona Malaka, brand Kacang Ijo Lakateu, Kartu Malaka Pintar-Kartu Malaka Sehat juga penataan Kota Betun sebagai Ibu kota Kabupaten Malaka.
Pantauan Pos-Kupang pada kegiatan ini yang dipusatkan di Aula Dekenat Malaka, Selasa (18/5/2021), turut hadir Wakil Bupati Malaka, Kim Taolin sekaligus membuka kegiatan, Wakil Ketua I DPRD Malaka, Devi Hermin Ndolu, Wakil Ketua II, Hendrikus Fahik dan sejumlah anggota Dewan.
Baca juga: 24 Kepala Keluarga di Posko Pengungsian Kelurahan Oebufu Masih Bertahan Tunggu Relokasi
Baca juga: Bupati Malaka Siap Hidupkan Kembali Pasar Tradisional di Wilayah Perbatasan
Kepala BP4D Malaka, Remigius Asa, S.H pada penjelasannya mengatakan, apa yang dibentangkan ini merupakan konsep awal yang perlu mendapat masukan dari para pihak.
Hal ini, katanya, sangat diperlukan karena kepemimpinan bupati dan wabup Malaka saat ini sudah membuat program unggulan yang dikemas dalam Program SAKTI. Untuk itu, fokus perhatian soal bagaimana mewujudkan swasembada pangan, penataan Ibu kota Kabupaten termasuk membantu generasi muda Malaka.
"Konsep pimpinan daerah soal bagaimana ada brand beras Malaka dan bran kacang ijo Lakateu. Kami perlu minta dari Dinas Pertanian soal brapa luas lahan, bagaimana infrastrukturnya dan soal jenis varietas, rumah produksi, kelompok tani. Kami akan konsultasikan ke provinsi termasuk BPTP Naibonat," katanya.
Baca juga: 14 Bahan Alami Penghilang Jerawat di Wajah, Segera Coba
Baca juga: Lapas Lembata dan LBH Surya NTT Bahas Standar Operasional Pelayanan
Khusus mengenai Kartu Malaka Sehat dan Kartu Malaka Pintar, katanya, tentu perlu masukan dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Semua program unggulan ini akan tercapai jika semua OPD saling kolaborasi untuk memberi masukan.
Terkait bentangan program SAKTI ini, Wakil Ketua, Devi Hermin Ndolu menegaskan, sebaik apapun program tentu yang perlu dipikirkan adalah kemampuan kas daerah.
"Jangan kita mimpi program besar tapi tidak mengukur kemampuan keuangan daerah. Nanti yang susah bupati dan wakil bupati. Kemudian soal kartu Malaka Pintar dan Malaka Sehat harus dicarikan juga produk aturan sehingga ada sinkronisasi dengan program nasional. Makanya usul saya, perlu kajian mendalam karena sesuai pernyataan bupati bahwa akan memboomingkan program SAKTI maka jangan lupa lihat keterbatasan anggaran juga," pesan Devi.
Terhadap hal ini Wabup Kim Taolin menegaskan, pembahasan dan masukan dari peserta ini menjadi awal yang baik. Setiap masukan tentu dipertimbangkan dengan tetap melihat kemampuan daerah.
"Kita tentu tidak mungkin realisasikan dalam waktu sekaligus. Pasti bertahap sesuai anggaran. Intinya kita harus mulai. Kapan lagi kalau bukan sekarang. Saya ajak mari kita semua sumbang pikiran untuk membangun daerah Malaka ke arah yang lebih baik," ujar Kim Taolin.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Edy Hayong)
