Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao Nilai Biaya Rapid Test Membebani Masyarakat
Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao nilai biaya rapid test membebani masyarakat
lihat foto
Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao nilai biaya rapid test membebani masyarakat
POS-KUPANG.COM | KUPANG - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Rote Ndao, NTT Alfred Saudila menilai kebijakan pemerintah dalam biaya rapid test di beberapa fasilitas penyebrangan sangat 'mengeruk' kantong masyarakat.
Menurut dia, merosotnya pendapatan masyarakat akibat pandemi dan ditambah belum pulihnya kondisi ekonomi masyarakat akibat badai siklon Seroja pada tanggal 5 April 2021 lalu, harusnya menjadi pertimbangan khusus oleh pemerintah.
"Sudah banyak sekali pengeluhan masyarakat kami terima. Mereka (masyarakat, red) sangat terbebani, misalkan perjalanalan Kupang Rote, tiket Rp50 ribu, rapid Rp250 ribu, miris sekali," kata Ketua DPRD Rote Ndao, Alfred Saudila, Kamis 29 April 2021 kepada wartawan.
Baca juga: Mantan Istri Irwan Musri Tak Kalah dari Maia Estianti, Intips Gaya Wanita yang Jadi Istri Jenderal
Baca juga: Berburu Takjil di Bulan Ramadan dan Harapan Pedagang di Kota Larantuka
"Perlu diketahui bahwa masyarakat yang melakukan perjalanan melalui pelabuhan laut ini masyarakat ekonomi menengah ke bawah, karena itu perlu ada kebijakan pemerintah yang berpihak kepada mereka," tambahnya.
Ia menjelaskan, kebijakan yang diterapkan, pihaknya sangat mendukung pemerintah dalam memerangi Covid-19 namun harus tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
"Saya masih ingat, waktu awal Covid-19, biaya rapid Rp150 ribu, sekarang naik hingga Rp250 ribu. Ini perlu ditertibkan agar pihak swasta tidak seenaknya menaikan harga," ungkapnya.
Baca juga: Diisukan akan Maju Pilpres 2024 Hadapi Anies Baswedan, Gibran Rakabuming: Lihat Saja Nanti
Baca juga: Ketahanan Ideologi Penangkal Terorisme
Ia juga mengingatkan agar kondisi saat seperti ini jangan ada yang memanfaatkannya sebagai lahan 'bisnis' yang saat ini sedang 'babak belur' akibat berbagai bencana yang sedang terjadi.
Wakil rakyat dari Partai NasDem ini mengatakan, pihaknya sangat mendukung kebijakan Gubernur NTT, Viktor Laidkidat pada bulan Oktober 2020 lalu, yang menggratiskan biaya rapid test.
"Saya sangat mendukung kebijakan Bapak Gubernur, karena masyarakat sudah susah akibat Covid-19 dan Badai Seroja, jangan dibikin susah lagi dengan biaya rapid test," sebutnya.
"Apalagi kelihatannya hanya formalitas. Test rapid tapi mengabaikan protokol kesehatan, di pelabuhan itu orang - orang berkerumun untuk rapid test. Ini konyol namanya," sambung Alfred.
Dia berharap, dalam masa pandemi dan masa sulit akibat badai Seroja, pemerintah mengambil kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
Kebijakan pemerintah terkait wajib rapid test di pelabuhan Bolok terkesan mengesampingkan kondisi ekonomi masyarakat yang sedang melemah akibat berbagai bencana.
"Tiap kali jalan harus rapid, satu kali jalan 250. Kalau saya dengan 5 orang keluarga ya, nyonyor juga keuangan saya. Terlalu mahal harganya. Ini kan wajib, jadi mau tidak mau harus pak," ungkap Hendi, salah seorang penumpang di pelabuhan Bolok, Kamis 29 April 2021.
Hendi juga berharap agar penerapan harga biaya rapid test di pelabuhan ataupun tempat penyebrangan lainnya dapat dikurangi biayanya oleh pemerintah melalui ketentuan aturan.
