Implementasi Perpres Nomor 42 Tahun 2020, BKPM Gandeng Hipmi Sebagai Penilai Independen Kinerja PTSP

Implementasi Perpres Nomor 42 Tahun 2020, BKPM Gandeng Hipmi Sebagai Penilai Independen Kinerja PTSP

Penulis: Hasyim Ashari | Editor: Hasyim Ashari
POS-KUPANG.com
Yohanes Agustino Masteriano 

Implementasi Perpres Nomor 42 Tahun 2020, BKPM Gandeng Hipmi Sebagai Penilai Independen Kinerja PTSP

POS-KUPANG.COM - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan kolaborasi dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama di Bidang Penanaman Modal.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa poin-poin penting yang tercakup dalam nota kesepahaman tersebut.

Antara lain pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta kolaborasi antara pengusaha besar dan pengusaha kecil.

Baca juga: Ketum Bahlil Lahadalia Jadi Menteri BKPM, HIPMI NTT Titip Ini

Baca juga: BKPM Optimistis Kapolri Dukung Keamanan Investasi

BKPM bertindak sebagai koordinator dalam melakukan penilaian kinerja PTSP dan percepatan pelaksanaan berusaha (PPB) pemerintah daerah serta kinerja PPB kementerian/lembaga (K/L).

Dalam hal ini, BKPM akan melibatkan Hipmi sebagai tim penilai kinerja K/L dan daerah dalam memberikan pelayanan investasi.

Bahlil menegaskan jika ada pemerintah daerah yang tidak memberikan pelayanan investasi dengan baik, maka sanksi yang diberikan sampai dengan penundaan dana alokasi umum daerah.

Saat ini, setiap investasi yang memperoleh insentif, wajib mengalokasikan sebagian pekerjaannya ke pengusaha daerah.

Selanjutnya akan dibentuk tim independen dari BKPM untuk menghindari terjadinya nepotisme.

“Saya minta kepada Hipmi, jadi yang didorong itu pengusaha yang benar. Jangan yang bisnisnya gak jelas. Ini harus kolaborasi. BKPM akan bentuk Tim Independen. Kalau bagus silahkan pakai Hipmi. Kalau tidak bagus, jangan! Karena ini negara,” katanya melalui keterangan pers.

Bahlil menjelaskan bahwa investasi merupakan salah satu instrumen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 30 persen.

Baca juga: BKPM Kaji Ulang Investasi Bagi Investor Asing

Baca juga: Notaris Akan Berkantor di BKPM untuk Layanan Kilat Izin Investasi

Menurut Bahlil, lapangan pekerjaan merupakan salah satu faktor penentu dalam mendorong sektor konsumsi dan bermuara pada investasi.

“Dalam rangka percepatan investasi, BKPM membangun satu strategi bahwa kita harus menjemput bola serta strategi percepatan untuk memberikan perizinan berusaha. Pengusaha tidak boleh mengatur negara, negara yang mengatur pengusaha, tetapi negara tidak boleh semena-mena karena pengusaha ini adalah pahlawan yang menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan negara,” jelasnya.

Ketua Umum Hipmi Mardani H Maming mengatakan bahwa kolaborasi ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja terkait bagaimana investor asing dapat bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved