Ketika Jokowi Menjenguk Korban Bencana

Belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, di mana selalu ada pihak yang "bermain di air keruh", maka pemerintah perlu lebih taktis dengan mengeluarkan skema atau mekanisme bantuan yang melibatkan pengawasan publik agar bisa diikuti oleh pemda dan tim tekhnis di lapangan. Dengan dasar hukum tersebut, diharapkan agar penyelewengan dana bantuan di daerah bisa dihilangkan.

Dari sekadar imbauan dan perintah lisan yang gampang disepelekam maka, petunjuk teknis dari pusat yang melibatkan pengawasan publik terkait proses penyaluran bantuan dalam situasi kedaruratan merupakan langkah konkret dalam mengantisipasi timbulnya penyimpangan di lapangan.

Adanya niat cari untung dari nasib buntung yang menimpa masyarakat selama ini terjadi akibat adanya celah dari proses penyaluran bantuan yang serba tertutup. Hal ini yang harus cegah dalam konteks penanganan bencana di NTT.

Publik harus ikut mengetahui berbagai data di masing-masing daerah tentang jumlah korban, nilai kerugian individu, kerugian fasilitas publik, sarana prasarana, infrastruktur, total anggaran yang dikeluarkan pemerintah mulai dari pusat sampai ke daerah, bagaimana perinciannya dan sejauh mana realisasinya. Jika korban bencana dapat ditangani secara baik, tepat waktu, tepat sasar dan tepat guna, maka, hal ini dapat menambah nilai lebih terhadap elektabilitas politik Jokowi. Kritik dan nada-nada minor dari elit politik terhadap seorang Jokowi menjadi tidak bernilai di mata masyarakat NTT. Singkatnya, presiden telah `menjenguk, para korban, Otoritas bencana di tingkat pusat dan daerah harus bergerak cepat memulihkan kehidupan par korban. *

Link Opini Pos Kupang