Partai Demokrat Hadapi Prahara Baru, SBY dan AHY Didesak Segera Minta Maaf Ke Presiden, Lho Ada Apa?

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Setelah pemerintah menolak kepengurusan Moeldoko Cs, Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kini menghadapi prahara baru.

Prahara baru itu, adalah desakan kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono untuk segera meminta maaf kepada Presiden Jokowi.

Desakan itu dilakukan baik oleh simpatisan Jokowi Mania (Joman) maupun gerombolan yang mendukung KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Bahkan belakangan ini, sikap Moeldoko cs mulai melunak dengan menawarkan kepada Agus Harimurti Yudhoyono untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta mendatang.

Baca juga: Moeldoko Memilih Diam Setelah Kepengurusan Demokrat Versi KLB  Ditolak Pemerintah, Indikasi Galau?

Baca juga: Mengejutkan, Ngabalin Tegas Bilang Begini kepada SBY Soal Partai Demokrat, Apa yang Terjadi?

Terhadap tawaran kubu Moeldoko tersebut, Direktur Eksekutif Etos Institute Iskandarsyah mengatakan, saat ini ada upaya Moeldoko cs untuk mencuci tangan atas apa yang telah dilakukannya.

Iskandarsyah menilai, tawaran maju ke Pilgub DKI Jakarta tersebut merupakan upaya taktis kubu KLB Moeldoko kepada Partai Demokrat.

"Ini juga bagian dari cuci tangan ya," kata Iskandarsyah kepada wartawan saat dihubungi, Minggu 4 April 2021.

Terhadap tawaran tersebut, Iskandarsyah mengatakan sekarang tinggal AHY yang memutuskan soal tawaran tersebut.

"Mas AHY apakah dia bisa berekonsiliasi dengan kubu KLB, karena kan pernyataan-pernyataan kubu KLB tajam sekali sebelum Kemenkumham memberikan keputusan menolak hasil KLB Demokrat," tambah Iskandarsyah.

"Sebelumnya mereka melakukan gimik-gimik soal Hambalang masih ada, minta kasusnya dibuka kembali, ini tinggal kita lihat saja kebesaran hatinya AHY," ujarnya.

Sebelumnya, Partai Demokrat versi Moeldoko menawarkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk maju pemilihan gubernur (pilgub) DKI Jakarta 2024.

Hal itu disampaikan juru bicara Partai Demokrat Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang Muhammad Rahmad membalas pernyataan politikus Demokrat Rachland Nashidik soal menawarkan Moeldoko maju pilgub DKI.

"DPP Partai Demokrat Pimpinan Pak Moeldoko justru berniat mengusulkan AHY untuk kali kedua sebagai calon Gubernur DKI Jakarta," kata Rahmad kepada wartawan, Minggu (4/4/2021).

Diketahui, AHY pernah berkontestasi di Pilgub DKI 2017. Menurut Rahmad, kala itu AHY terlihat serius maju untuk menjadi DKI 1 dengan berhenti dari karirnya di militer.

"Kami melihat, AHY sangat serius untuk melanjutkan karirnya yang terhenti tiba tiba di militer. Tentunya keputusan SBY yang meminta AHY berhenti dari militer dengan pangkat mayor adalah pertimbangan AHY yang akan diusung menjadi Gubernur DKI," ucapnya.

Rahmad berujar, jika AHY tak menghitung akan menang, maka tidak akan mundur dari karir di militer.

Namun, perlu diuji apakah elektabilitas AHY mampu bisa mengalahkan gubernur petahana Anies Baswedan atau tidak.

Baca juga: Marzuki Alie Sebut Keputusan Pemerintah Sudah Tepat Tolak Demokrat versi Moeldoko, Lho Kok Mbalelo?

Baca juga: AHY Puas, Pemerintah Tak Akui Moeldoko: Sudah Saya Bilang, Saya Ketua Umum Partai Demokrat Yang Sah

"Tentu perlu diuji apakah tingkat popularitas dan elektabilitas AHY sudah bisa mengalahkan Anies Baswedan," ujar Rahmad.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memilih bungkam saat ditanya wartawan terkait adanya desakan agar dirinya dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo.

Dikutip dari Kompas.TV, usai hadir dalam acara di PP Muhammadiyah Yogyakarta, Sabtu (3/4/2021), AHY langsung berlalu dan tidak menjawab pertanyaan wartawan.

Sebelumnya AHY dan SBY didesak minta maaf kepada Presiden Joko Widodo karena telah mencurigai pemerintah atas kekisruhan yang terjadi di tubuh Partai Demokrat.

Sementara beberapa hari lalu, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM menolak hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang.

Ada dua kubu yang mendesak AHY selaku ketum Partai Demokrat dan SBY yang menjabat ketua majelis tinggi partai meminta maaf kepada Presiden Jokowi. Satu relawan Jokowi Mania (JoMan) dan satunya kubu Moeldoko.

Keduanya menganggap AHY dan SBY sedari awal punya kecurigaan terhadap Jokowi terkait KLB Demokrat.

Penjelasan Demokrat

Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) didesak untuk meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), karena menuding adanya keterlibatan pemerintah dalam upaya kudeta.

Namun, kubu AHY langsung membalikkan desakan permintaan maaf itu kepada kubu Moeldoko.

"Gerombolan Moeldoko yang harus minta maaf kepada rakyat dan Presiden. Mereka mesti minta maaf kepada rakyat, karena dua hal," ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, kepada wartawan, Sabtu (3/4/2021).

Pertama, Herzaky menegaskan kubu Moeldoko sudah membuat bising ruang publik dengan narasi-narasi bohong dan fitnahnya. Sehingga menurutnya tidak ada nilai positif yang bisa diambil dari perilaku gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini.

"Tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani. Justru gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini mempertontonkan perilaku yang tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan," ungkapnya.

Kedua, kubu Moeldoko dinilai hanya membuat para pejabat negara, pelayan masyarakat, di Kementerian Hukum dan HAM menghabiskan energi, waktu, dan keahlian mereka untuk hal yang sia-sia.

Herzaky mengatakan hal itu sudah jelas terlihat sejak awal, dimana KLB ilegal Deli Serdang  ini tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku maupun aturan internal Partai Demokrat yang sudah disahkan oleh negara.

"Masih saja gerombolan Moeldoko ini memaksakan diri dan membuat waktu para pejabat Kemenkumham yang seharusnya bisa lebih produktif untuk kepentingan rakyat, jadi tersita untuk meneliti dan mempelajari berkas-berkas mereka," kata dia.

Baca juga: Kubu KLB Moeldoko Ditolak, Demokrat NTT Gelar Doa Syukur

Baca juga: Daripada Galau Tak Diterima Demokrat, Lebih Baik Moeldoko Bergabung ke PBR Demi Kesejahteraan Rakyat

Selain itu, permintaan maaf kepada Presiden Jokowi pun dinilai harus dilakukan. Sebab Moeldoko sendiri seharusnya fokus pada tugasnya membantu presiden. Namun justru kemudian sibuk dengan ambisi pribadinya.

'Kalau memang masih ada waktu luang, mengapa tidak digunakan buat membantu Presiden dengan lebih intens dan serius? Presiden saja benar-benar totalitas berusaha menyelesaikan masalah pandemi dan ekonomi saat ini, maupun berbagai permasalahan bangsa lainnya. Ini ada orang dekatnya, malah sibuk bermain di luar," ujar Herzaky.

"Lalu, gerombolan Moeldoko juga harus minta maaf kepada Presiden. Bolak-balik membawa-bawa nama Presiden dalam berbagai kesempatan. Malah mencoba membenturkan Presiden dengan Partai Demokrat yang sah, di bawah kepemimpinan AHY. Padahal, Presiden Joko Widodo hubungannya sangat baik dengan Partai Demokrat," imbuhnya.

Lebih lanjut, Herzaky mempertegas bahwa kubu AHY sama sekali tidak pernah menuding keterlibatan Presiden Jokowi dalam gerakan yang menimpa partai berlambang mercy kemarin.

"Yang kami sampaikan adalah adanya usaha mencatut nama Bapak Presiden. Silahkan dicek di jejak digital pernyataan Ketum PD AHY, Sekjen PD Teuku Rifky, maupun saya selalu Kepala Badan Komunikasi Strategis merangkap Koordinator Jubir dan Jubir resmi Partai Demokrat terkait ini. Jadi, gerombolan Moeldokolah pelaku KLB Ilegal Sibolangit yang harus minta maaf ke rakyat dan Presiden Joko Widodo," tandasnya.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Muncul Tudingan Kubu Moeldoko 'Cuci Tangan' Tiba-tiba Tawari AHY Maju ke Pilgub DKI