Breaking News:

Moeldoko Memilih Diam Setelah Kepengurusan Demokrat Versi KLB  Ditolak Pemerintah, Indikasi Galau?

Sampai saat ini, Moeldoko memilih diam setelah Presiden Jokowi melalui Kementerian Hukum dan Ham menolak kepengurusannya di Partai Demokrat versi KLB.

Editor: Frans Krowin
KOMPAS.com Rakhmat Nur Hakim / DOK. UI via KOMPAS.com)
Moeldoko dan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) 

POS-KUPANG.COM - Sampai saat ini, Moeldoko memilih diam setelah Presiden Jokowi melalui Kementerian Hukum dan Ham menolak kepengurusan Partai Demokrat versi KLB.

Dalam hal tersebut, pemerintah secara resmi telah menolak kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang yang menjadikan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko sebagai Ketua Umum.

Keputusan pemerintah tersebut telah disampaikan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, baru-baru ini.

"Pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang ditolak, "kata Yasonna pada Rabu 31 Maret 2021.

Keputusan menolak kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB keluar karena kelengkapan fisik yang diperlukan di antaranya berupa surat mandat dari Ketua DPD dan DPC tidak terpenuhi.

"Dari hasil pemeriksaan dan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan fisik sebagaimana yang dipersyaratkan, masih ada kelengkapan yang belum dipenuhi, antara lain DPD dan DPC tidak disertai mandat dari Ketua DPD dan DPC," beber Yasonna.

Padahal, kubu Moeldoko telah diberi waktu untuk memperbaiki sesuai peraturan yang ada.

Atas sikap pemerintah itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan apresiasi.

Menurutnya, keputusan pemerintah itu bermakna tak ada dualisme kepemimpinan di Partai Demokrat.

"Saya tegaskan, tidak ada dualisme di tubuh Partai Demokrat," ucapnya.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved