Partai Demokrat Hadapi Prahara Baru, SBY dan AHY Didesak Segera Minta Maaf Ke Presiden, Lho Ada Apa?
Setelah pemerintah menolak kepengurusan Moeldoko Cs, Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kini menghadapi prahara baru.
lihat foto
Rahmad berujar, jika AHY tak menghitung akan menang, maka tidak akan mundur dari karir di militer.
Namun, perlu diuji apakah elektabilitas AHY mampu bisa mengalahkan gubernur petahana Anies Baswedan atau tidak.
Baca juga: Marzuki Alie Sebut Keputusan Pemerintah Sudah Tepat Tolak Demokrat versi Moeldoko, Lho Kok Mbalelo?
Baca juga: AHY Puas, Pemerintah Tak Akui Moeldoko: Sudah Saya Bilang, Saya Ketua Umum Partai Demokrat Yang Sah
"Tentu perlu diuji apakah tingkat popularitas dan elektabilitas AHY sudah bisa mengalahkan Anies Baswedan," ujar Rahmad.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memilih bungkam saat ditanya wartawan terkait adanya desakan agar dirinya dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo.
Dikutip dari Kompas.TV, usai hadir dalam acara di PP Muhammadiyah Yogyakarta, Sabtu (3/4/2021), AHY langsung berlalu dan tidak menjawab pertanyaan wartawan.
Sebelumnya AHY dan SBY didesak minta maaf kepada Presiden Joko Widodo karena telah mencurigai pemerintah atas kekisruhan yang terjadi di tubuh Partai Demokrat.
Sementara beberapa hari lalu, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM menolak hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang.
Ada dua kubu yang mendesak AHY selaku ketum Partai Demokrat dan SBY yang menjabat ketua majelis tinggi partai meminta maaf kepada Presiden Jokowi. Satu relawan Jokowi Mania (JoMan) dan satunya kubu Moeldoko.
Keduanya menganggap AHY dan SBY sedari awal punya kecurigaan terhadap Jokowi terkait KLB Demokrat.
Penjelasan Demokrat
Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) didesak untuk meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), karena menuding adanya keterlibatan pemerintah dalam upaya kudeta.
Namun, kubu AHY langsung membalikkan desakan permintaan maaf itu kepada kubu Moeldoko.
"Gerombolan Moeldoko yang harus minta maaf kepada rakyat dan Presiden. Mereka mesti minta maaf kepada rakyat, karena dua hal," ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, kepada wartawan, Sabtu (3/4/2021).
Pertama, Herzaky menegaskan kubu Moeldoko sudah membuat bising ruang publik dengan narasi-narasi bohong dan fitnahnya. Sehingga menurutnya tidak ada nilai positif yang bisa diambil dari perilaku gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini.
"Tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani. Justru gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini mempertontonkan perilaku yang tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan," ungkapnya.
