Breaking News:

Ardy Mbalembout Tanggapi Pernyataan Jubir Demokrat Kubu Moeldoko

Ardy Mbalembout menanggapi pernyataan Juru Bicara (Jubir) kubu Moeldoko, Razman Arif Nasution, yang mengatakan Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Kanis Jehola
Ardy Mbalembout Tanggapi Pernyataan Jubir Demokrat Kubu Moeldoko
POS-KUPANG.COM/Oby Lewanmeru
Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai DPP Partai Demokrat, Ardy Mbalembout

POS-KUPANG.COM | WAINGAPU -- Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai DPP Partai Demokrat, Ardy Mbalembout menanggapi pernyataan Juru Bicara (Jubir) kubu Moeldoko, Razman Arif Nasution, yang mengatakan Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) tidak usah terus berkata Kongres Luar Biasa ( KLB) tersebut abal-abal.

Tanggapan Ardy Mbalembout ini pada Sabtu (27/3/2021).

Menurut Ardy, Jubir Demokrat kubu Moeldoko, Razman Nasution juga menyidir AD/ART
Kongres V tahun 2020 karena kewenanganan Majelis Tinggi melangkahi undang-undang Parpol.

Baca juga: Usai Dilantik, Penjabat Bupati Belu Zakarias Moruk Tiba di Atambua Hari Ini

"Justru dia (Razman) yang tidak mengerti dan tidak pernah membaca secara utuh AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 dan UU Partai Politik dimaksud," kata Ardy.

Bahkan, lanjut Ardy, Razman terkesan mendiskreditkan SK Menkumham yang sah tentang AD/ART Partai Demokrat 2020, yang telah diumumkan dalam lembaran berita negara.

"Saya juga meragukan gelar Doktor ilmu hukum yang disandang bersangkutan," katanya.

Baca juga: Pengurus PGRI Nagekeo Masa Bhakti 2020-2025 Dilantik, Ini Susunan Kepengurusannya!

Dijelaskan, untuk mempertegas alasan mengapa kegiatan dari kubu Moeldoko disebut KLB abal-abal, maka ada beberapa alasan, yakni
pertama, secara tata tertib kongres dilaksanakan tanpa kehadiran Moeldoko.

"Kedua pada saat itu Moeldoko tidak memiliki KTA Partai Demokrat. Alasan ketiga, bahwa para pesertanya tidak memiliki hak
suara yang sah," katanya.

Alasan terakhir, lanjut Ardy, bahwa panitia penyelenggara adalah mereka-mereka yang telah pindah ke partai lain, bahkan, ada yang telah diberhentikan, ada yang telah mengundurkan diri.

Karena itu, menurut Ardy, Bahwa sesuai UU no 2 tahun 2008 tentang Partai Politik pasal 26 (ayat 1), Anggota Partai Politik yang berhenti atau yang diberhentikan dari kepengurusan dan atau keanggotaan partai politiknya tidak dapat membentuk kepengurusan atau partai politik yang sama.

Pada (ayat 2) dalam hal dibentuk kepengurusan dan atau partai politik yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

"Kalau mereka permasalahkan AD / ART Partai Demokrat 2020 maka dia (Razman) memahami azas Presumtion Iustae Causa yang artinya sepanjang suatu produk hukum baru belum di terbitkan atau disahkan maka Produk Hukum lama itulah yang menjadi pijakan," ujarnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, perdebatan yang dibangun harus base on legalitas bukan Base on perdebatan semantik dan retorika kosong.

"Jadi suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) harus dianggap benar dan di jalankan terlebih dahulu sebelum ada keputisan hakim yang menyatakan sebaliknya," ujar Ardy. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved