Kabor Disiapkan Jadi Kampung Tangguh di Sikka - NTT, Ini Tujuannya

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Aris Ninu

POS-KUPANG.COM / MAUMERE-Kelurahan Kabor di Kabupaten Sikka sedang disiapkan menjadi kampong tangguh. Kesiapan Kabor menjadi kampong tangguh ini telah dilakukan dengan menggelar rapat koordinasi di Aula Kantor Lurah Kabor, Selasa (16/3/2021) pagi.

Dalam rapat yang dihadiri Ketua RT/RW, Ketua LPM, Sibangga, Babinsa, Babinkantibmas, Ketua Linmas dan Sub Koordinasi, Pemuda Pelopor dan Ketua Karang Taruna telah dibahas Kabor menjadi kampung tangguh.

Yang mana kampung tangguh ini sebagai tempat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat supaya tetap semangat ditengah pandemi Covid-19. Selain itu, dengan adanya kampung tangguh diharapkan dapat meningkatkan produktivitas serta dapat memberikan manfaat kepada warga yang terdampak Covid- 19.

Emil Goleng, Tokoh Pemuda Kabor dalam rilisnya kepada POS-KUPANG.COM di Maumere, Rabu (17/3/2021) pagi menjelaskan, tujuan mulia dari pembentukan Kampung Tangguh Covid-19 di Kelurahan Kabor sangat bermanfaat dan penting di masa pandemi

Di mana dengan adanya kampung tangguh maka akan mendisiplinkan warga agar benar-benar mengikuti protokol kesehatan, menekan dan menurunkan tingkat penyebaran Covid-19 dan dapat menyelesaikan dampak social serta menjaga keamanan dan ketertiban wilayah masing-masing.
“Kampung tangguh akan mengantisipasi dampak sosial akibat pandemic,” kata Emil.

Ia menjelaskan, dalam rapat koordinasi anggota Sibangga Polres Sikkapun telah memaparkan tentang fungsi Polisi Sambang Warga (SIBANGGA) bentukan Polres Sikka yang merupakan suatu kegiatan Kepolisian untuk menyambangi warga, mengajak warga melalui kemitraan anggota Polri dan warga dalam mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.(ris)

Area lampiran

Baca juga: Kapolres Belu Himbau Masyarakat Tidak Konvoi. Polres Kerahkan Kekuatan 472 Personel

Baca juga: Langkah Kejati Menahan Anton Ali Dinilai Sebuah Kekeliruan Besar dalam Penegakan Hukum