Ferdi Leu Rahasikan Kader Pembelot Demokrat NTT Sambangi Kemenkumham

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumba Timur, Ridwan Untono menegaskan, pihaknya tidak mengikuti KLB karena tetap mendukung AHY sebagai ketua umum. "Saya sudah tegaskan bahwa kami tetap satu komando dan AHY adalah sah sebagai Ketua Umum Partai Demokrat," kata Ridwan di Waingapu, Senin (8/3).

Ridwan mengaku sempat dihubungi agar mengikuti KLB. "Saya sempat dihubungi dan ditawari uang untuk ikut KLB. Tapi saya tolak. Saya ini malu dengan dengan pak SBY karena kita sudah bersama selama ini," tandasnya.

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumba Barat, Dominggus Dinga Leba membantah ada pengurus dan kader yang mengikuti KLB.

Menurut Dominggus, informasi yang diperoleh, ada perwakilan peserta KLB dari Sumba Barat. Namun, mereka tidak dapat menunjukan siapa nama peserta dari Sumba Barat dimaksud.

"Sesuai hasil rapat internal, kami tidak menemukan ada anggota pengurus mengikuti KLB. Hal itu hanya karangan mereka. Bisa saja peserta yang hadir adalah orang Sumatera Utara mengatasnamakan Sumba Barat," kata Dominggus.

Ia menegaskan, DPC Partai Demokrat Sumba Barat tetap solit mendukung kepemimpinan AHY.

Sambangi Kemenkumham

Sejumlah pengurus Partai Demokrat Provinsi NTT mendatangi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kantor Wilayah NTT, Senin (8/3). Mereka menyerahkan sejumlah dokumen, termasuk surat keputusan (SK) kepengusuran dan AD/ART Partai Demokrat.

Pengurus juga berkoordinasi terkait kepengurusan yang sah di bawah kepemimpinan Ketua DPD Partai Demokrat NTT, Jefry Riwu Kore. Mereka meminta pihak Kemenkumham Kanwil NTT menolak pengesahan dan pendaftaran berkas apapun yang mengatasnamakan Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang, Sumatra Utara.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua IV DPD Partai Demokrat NTT, Stefanus Mira Manggi didampingi jajaran pengurus lainnya setelah bertemu perwakilan Kemenkumham Kanwil NTT.

"Sebagai mitra terdekat dari partai politik, kami menyampaikan beberapa hal pada Kemenkumham, terutama mengenai kepengurusan yang sah Partai Demokrat wilayah NTT," kata Stefanus.

Perwakilan Kemenkumham Kanwil NTT, Yunus Bureni mengakan akan menyampaikan aspirasi pengurus Partai Demokrat NTT kepada Kemenkumham di Jakarta.

"Sesuai aturan perundangan harus di lapor ke sana, tetapi kami menerima berkas yang akan diserahkan untuk ditindak lanjuti dan sebagai arsip dari kami," kata Yunus. (hh/yen/din/cr8/jen/cr5/yon/pet/yel)