Berita NTT Terkini

Ferdi Leu Rahasikan Kader Pembelot Demokrat NTT Sambangi Kemenkumham

Sekretaris DPD Partai Demokrat NTT, Ferdi Leu rahasikan kader pembelot Partai Demokrat NTT sambangi Kemenkumham

Editor: Kanis Jehola
POS KUPANG/OBY LEWANMERU
Sekretaris DPD Partai Demokrat NTT, Ferdi Leu 

Sekretaris DPD Partai Demokrat NTT, Ferdi Leu rahasikan kader pembelot Partai Demokrat NTT sambangi Kemenkumham

POS-KUPANG.COM | KUPANG - DPD Partai Demokrat Provinsi NTT menelusuri pengurus dan kader yang terlibat Kongres Luar Biasa ( KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Sekretaris DPD Partai Demokrat NTT, Ferdi Leu mengatakan, pihaknya menemukan indikasi beberapa kader Partai Demokrat dari NTT ikut menghadiri kongres ilegal tersebut.

Menurut Ferdi Leu, saat ini sedang dilakukan pengecekan terhadap DPC mengenai kader yang nekat mengkhianati keputusan bersama. Meski demikian, ia belum bersedia membeberkan secara detail jumlah dan nama-nama kader Partai Demokrat.

Baca juga: Akomodir Kebutuhan Pelayanan Difabel, Kapolda NTT Buka Bahasa Isyarat Bagi Anggota Polda NTT

Ia menyebut ada kader Partai Demokrat dari Kabupaten Sabu Raijua yang diduga terlibat KLB dan beberapa lainnya. "Pokoknya ada beberapa, kita masih cek detailnya," tandas Ferdi Leu saat dikonfirmasi via telepon, Senin (8/3/2021).

Pengurus DPD Demokrat NTT bersama perwakilan kemenkumham kanwil NTT, Senin (8/3/2021).
Pengurus DPD Demokrat NTT bersama perwakilan kemenkumham kanwil NTT, Senin (8/3/2021). (POS-KUPANG.COM/ISTIMEWA)

Terpisah, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Yusak Taneo mengaku mendapatkan informasi bahwa ada oknum yang menghadiri KLB. Namun ia enggan membeberkan nama oknum tersebut.

"Ada informasi ada oknum yang hadir di KLB mengatasnamakan DPC Partai Demokrat TTS. Hal ini masih kita dalami dan menunggu petunjuk lebih lanjut dari pihak DPP. Untuk sementara saya rasa tidak etis jika kita menyebut nama orangnya, kita menunggu petunjuk dari DPP," katanya melalui pesan WhatsApp, Senin kemarin.

Baca juga: Juventus (1) vs (2) Porto: Kesempatan Terakhir Ronaldo

Menurut Yusak perbuatan oknum tersebut masuk kategori ilegal karena tidak memiliki hak suara dan mandat mewakili DPC Partai Demokrat TTS.

Ia menegaskan, DPC Partai Demokrat TTS setia mendukung kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). "Kami masih setiap kepada AHY. Kami mendukung kepemimpinan AHY."

Yusak berencana melapor oknum tersebut agar diproses hukum. "Kalau kader partai pasti kita pecat dan proses hukum. Ini sudah masuk pidana," tandas Yusak.
Ketua DPC Partai Demokrat Sabu Raijua Frans Djara Liwe membantah ada kader terlibat KLB di Sibolangit, Deli Serdang.

Frans dikonfirmasi mengenai unggahan di Facebook oleh akun Albert Wadu yang menuliskan keterangan pada foto seorang pria berjaket Partai Demokrat terpilih menjadi Ketua DPC Sabu Raijua hasil KLB di Sibolangit, 5-7 Maret 2021.

Menurut Frans, unggahan itu dilakukan oleh mantan anggota DPRD Sabu Raijua dari partai lain lantaran keduanya merupakan kerabat dan sekampung. "Saya baru cek, dia di rumah. Itu iseng saja, foto yang diunggah oleh teman-teman. Dia ada di Sabu," ujar Frans ketika dikonfirmasi via telepon, Minggu (7/3) malam.

Frans menjelaskan, kader yang dimaksud dalam unggahan tersebut merupakan mantan sekretaris DPC Partai Demokrat yang telah mengundurkan diri dari keanggotaan.

"Mundur diri dan sudah diganti, jadi waktu pendaftaran caleg kemarin dia bukan lagi sekertaris. Bukan lagi pengurus DPC," jelas Frans.

Ia memastikan seluruh pengurus dan kader Partai Demokrat Sabu Raijua tidak mengikuti KLB dan tetap solid mendukung AHY.

Setia Terhadap AHY

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Yohanes Salem bertekad melaporkan oknum-oknum yang mengikuti KLB kepada kepolisian karena bertindak mengatasnamakan DPC Partai Demokrat TTU.

"Jika ada orang yang mengatasnamakan DPC (Partai Demokrat) TTU ikut KLB, pasti kita akan lapor dia ke polisi," tandasnya, Senin (8/3).

John meyakini kade-kader Partai Demokrat TTU tidak ada yang mengikuti KLB karena masih loyal dan setia kepada AHY.

Ia mengaku mendengar isu yang beredar bahwa yang berangkat mengikuti KLB adalah mantan kader yang tidak terdaftar dalam struktur kepengurusan yang sah.
"Makanya saya sementara lacak dan mencari tahu," ujarnya.

Anggota DPRD TTU ini mengaku pernah dihubungi nomor baru saat awal beredarnya isu kudeta pucuk pimpinan Partai Demokrat. Namun John bersikeras untuk tetap konsisten dan loyal terhadap Ketua Umum AHY yang merupakan hasil Kongres ke-5 Partai Demokrat di Surabaya.

Pengurus dan kader Partai Demokrat Kabupaten Belu tetap kompak dan loyal pada kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Belu, Willybrodus Lay mengatakan, sejauh ini tidak ada manuver dari kader Demokrat Belu yang menginginkan dualisme dalam Partai Demokrat.

Sekretaris DPC Demokrat Kabupaten Belu, Magel Andreas mengatakan, "KLB itu inkonstitusional karena tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat yang berlaku dan ilegal karena bukan pemilik suara sah."

Pengurus dan kader Partai Demokrat Kabupaten Malaka sangat solid mendukung kepemimpinan AHY. Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Malaka, Egi Atok mengatakan, KLB yang diselenggarakan kubu kontra AHY bertentangan dengan AD/ART Partai Demokrat.

Egi sangat prihatin dengan prilaku beberapa orang yang melakukan kegiatan KLB abal-abal tersebut.

"Kami mengecam tindakan tersebut, dan harapan besar kita persoalan yang terjadi secepatnya menemukan jalan keluar demi kejayaan Partai Demokrat dibawah kepemimpinan AHY," katanya.

DPC Partai Demokrat Kabupaten Ende mengaku mendapat tawaran untuk mengikuti KLB namun ditolak.

"Ada tawaran-tawaran berupa SMS, WA liar sebelum KLB yang di Deli Serdang itu. Memang kita tidak respon, pa Mikael (Ketua DPC Demokrat Ende) sendiri tidak respon, bahwa ini sudah ada gerakan-gerakan yang tidak masuk akal," kata Wakil Sekretaris I DPC Demokrat Ende, Djolan Rinda di Ende, Senin kemarin.

Ia memastikan tidak ada kader Partai Demokrat Ende baik yang aktif maupun non aktif mengikuti KLB. Mereka tetap taat kepada kepemimpinan AHY. "Kami kecam tindakan oknum-oknum yang merusak Demokrat," tegas Djolan.

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumba Timur, Ridwan Untono menegaskan, pihaknya tidak mengikuti KLB karena tetap mendukung AHY sebagai ketua umum. "Saya sudah tegaskan bahwa kami tetap satu komando dan AHY adalah sah sebagai Ketua Umum Partai Demokrat," kata Ridwan di Waingapu, Senin (8/3).

Ridwan mengaku sempat dihubungi agar mengikuti KLB. "Saya sempat dihubungi dan ditawari uang untuk ikut KLB. Tapi saya tolak. Saya ini malu dengan dengan pak SBY karena kita sudah bersama selama ini," tandasnya.

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumba Barat, Dominggus Dinga Leba membantah ada pengurus dan kader yang mengikuti KLB.

Menurut Dominggus, informasi yang diperoleh, ada perwakilan peserta KLB dari Sumba Barat. Namun, mereka tidak dapat menunjukan siapa nama peserta dari Sumba Barat dimaksud.

"Sesuai hasil rapat internal, kami tidak menemukan ada anggota pengurus mengikuti KLB. Hal itu hanya karangan mereka. Bisa saja peserta yang hadir adalah orang Sumatera Utara mengatasnamakan Sumba Barat," kata Dominggus.

Ia menegaskan, DPC Partai Demokrat Sumba Barat tetap solit mendukung kepemimpinan AHY.

Sambangi Kemenkumham

Sejumlah pengurus Partai Demokrat Provinsi NTT mendatangi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kantor Wilayah NTT, Senin (8/3). Mereka menyerahkan sejumlah dokumen, termasuk surat keputusan (SK) kepengusuran dan AD/ART Partai Demokrat.

Pengurus juga berkoordinasi terkait kepengurusan yang sah di bawah kepemimpinan Ketua DPD Partai Demokrat NTT, Jefry Riwu Kore. Mereka meminta pihak Kemenkumham Kanwil NTT menolak pengesahan dan pendaftaran berkas apapun yang mengatasnamakan Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang, Sumatra Utara.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua IV DPD Partai Demokrat NTT, Stefanus Mira Manggi didampingi jajaran pengurus lainnya setelah bertemu perwakilan Kemenkumham Kanwil NTT.

"Sebagai mitra terdekat dari partai politik, kami menyampaikan beberapa hal pada Kemenkumham, terutama mengenai kepengurusan yang sah Partai Demokrat wilayah NTT," kata Stefanus.

Perwakilan Kemenkumham Kanwil NTT, Yunus Bureni mengakan akan menyampaikan aspirasi pengurus Partai Demokrat NTT kepada Kemenkumham di Jakarta.

"Sesuai aturan perundangan harus di lapor ke sana, tetapi kami menerima berkas yang akan diserahkan untuk ditindak lanjuti dan sebagai arsip dari kami," kata Yunus. (hh/yen/din/cr8/jen/cr5/yon/pet/yel)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved