Food Estate dan Kemiskinan di NTT

Kenyataan lain, 78 persen komposisi pengeluaran rumahtangga miskin masih dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan hanya 22 persen saja yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan non makanan.

Membangun rumah baru atau rumah "bantuan" pemerintah tidak termasuk dalam pengeluaran non makanan ketika menghitung indikator kemiskinan. Ketersediaan pangan yang tercukupi akan mengurangi komposisi pengeluaran untuk makanan dan sebaliknya,komposisi pengeluaran untuk non makanan akan bertambah karena pendapatan yang diperoleh akan diprioritaskan untuk investasi dan usaha produktif lainnya.

Sebenarnya ada masalah lain yang penting untuk diperhatikan dari 1,17 juta Penduduk miskin di NTT pada September 2020 selain Garis Kemiskinan (GK), yakni kedalaman kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan mencapai 4,16 artinya rata-rata pengeluaran orang miskin 4 kali lebih rendah dari GK.

Tingkat kedalaman ini mempengaruhi seberapa besar usaha yang dibutuhkan untuk mengangkat seseorang keluar dari jurang kemiskinan. Misalnya, Daerah yang rata-rata pengeluaran per bulan warga miskinnya Rp100.000 membutuhkan usaha lebih besar untuk mengangkat mereka dari kemiskinan ketimbang daerah yang rata-rata pengeluaran warga miskinnya Rp400.000.

Kelompok masyarakat ini adalah kelompok masyarakat tidak berdaya. Kelompok ini hanya bisa dibantu dengan program Bantuan Pangan dari Pemerintah sehingga proyek food estate adalah salah satu solusinya.

Kelompok masyarakat miskin lainnya adalah kelompok masyarakat yang pengeluarannya sekitar garis kemiskinan. Kelompok ini rawan terhadap Krisis Ekonomi atau pandemi Covid 19 seperti saat ini.

Kelompok ini sebagian besar memiliki pekerjaan/penghasilan tetap, tetapi karena krisis ekonomi atau pandemi menyebabkan kehilangan pekerjaan atau pendapatan berkurang.

Upaya pemerintah yang dilakukan adalah membuka peluang kerja yang ada sebanyak-banyaknya agar dapat menyerap kelebihan tenaga kerja. Bila serapan tidak maksimal, masalah lain akan muncul, yaitu meningkatnya jumlah penggangguran terbuka. Bantuan Modal Usaha atau bunga kredit murah adalah solusi lainnya.

Peran Pemerintah

Data kemiskinan ini dapat dijadikan bahan untuk perencanaan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan menjadi lebih baik lagi. Upaya pemerintah dalam mengurangi jumlah penduduk miskin cukup kuat.

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya program pembangunan untuk mengangkat mereka yang miskin menjadi tidak miskin seperti program Beras Sejahtera (Rastra), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan sosial tunai dan Dana Desa (DD).

Simulasi terhadap data kemiskinan tanpa bantuan pemerintah akan menaikan jumlah penduduk miskin semakin besar. Bantuan tersebut sangat tepat diberikan pada saat pandemi seperti ini.

Idealnya pengentasan penduduk miskin disokong oleh pertumbuhan ekonomi yang berpangkal pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah. Nilai bantuan sosial tunai, program beras sejahtera, dan bantuan pangan non tunai hanya memengaruhi dalam jangka pendek dan hanya menjangkau penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan.

Artinya apabila bantuan tersebut dihentikan, mereka bisa kembali menjadi miskin. Pilihan untuk membangun lumbung padi baru di NTT adalah pilihan tepat.

Peningkatan Produktivitas dan nilai tambah tanaman pangan akan meningkat. penyerapanTenaga kerja akan bertambah dan pada akhirnya kemiskinan akan berkurang.(*)