Breaking News:

Opini Pos Kupang

Sumpah/Janji dan Profanasi

Mircea Eliade (1907-1986) adalah seorang ahli sejarah agama-agama yang dikagumi di abad ini

Editor: Kanis Jehola
Sumpah/Janji dan Profanasi
Dok POS-KUPANG.COM
Logo Pos Kupang

Di atas Alkitab berkuran besar dan sudah mulai pudar itu, Joe Biden mengangkat sumpah dengan keyakinan penuh sebagai seorang beriman Katolik, yang ditutup dengan kata-kata, sesuai tradisi sumpah AS, "So help me, God" (Semoga Tuhan membantu saya).

Indonesia juga memiliki tradisi sumpah/janji yang menyebutkan nama Allah di dalamnya, mulai dari Presiden, DPR, pejabat tinggi negara, gubernur, bupati/walikota. Dan untuk kita di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebentar lagi kita melangsungkan pelantikan 9 (sembilan) atau 8 (delapan) bupati terpilih, dalam Pemilukada 2020/2021 baru-baru ini, menjadi bupati.

Dasar pra-politis negara

Pertanyaan kita: Apakah politik itu sakral? Politik tidak sakral, politik itu sesuatu yang profan, akan tetapi ia tetap ada hubungan dengan yang sakral. Pertanyaan ini mengingat kita akan perdebatan akademis, pada tahun 2005, antara J Habermas, seorang filsuf besar kontemporer Jerman dengan Yoseph Ratzinger, seorang teolog besar Katolik zaman ini, yang tidak lama setelah perdebatan itu menjadi paus dengan nama Benediktus XVI.

Bagi Ratzinger, tidak cukup negara modern mendasarkan seluruh aktivitasnya pada hukum. Negara modern tidak cukup mendasarkan eksistensinya pada "dasar politis"saja, yakni hukum ("rule of law"). Negara modern membutuhkan juga sebuah "dasar pra-politis", yaitu moral yang diajarkan oleh agama-agama.

Sedangkan menurut Habermas, negara modern harus didirikan dan dijalankan di atas dasar politis saja, yaitu hukum. Habermas melihat adanya kesulitan dengan melibatkan agama di dalam negara modern dimana negara modern itu semuanya sudah majemuk agama.

Dengan adanya dasar pra-politis itu maka bahasa agama bisa masuk ke dalam ruang publik dan akan menyulitkan negara modern itu sendiri.

Satu hal yang dapat kita ambil dari perdebatan itu adalah bahwa tradisi sumpah-janji dalam memangku jabatan publik bukanlah melulu bernilai politis. Sumpah/janji adalah salah satu bentuk perwujudan dasar pra-politis negara. Agama hadir di sana bukan untuk terlibat dalam pembuatan keputusan politik melainkan untuk memberikan motivasi dan orientasi moral bagi politik,

Akan tetapi, kita harus selalu sadar bahwa pengakuan dasar pra-politis ini, mudah menjerumuskan kita untuk mencampurkadukan urusan negara dan agama, terutama negara dimana ada mayoritas mutlak suatu agama dan sisa-sisa kecil lainnya agama-agama lain, seperti Indonesia.

Tetapi syukurlah, bangsa kita sungguh menyadari itu, maka di dalam Peraturan Presiden dan Mendagri kata-kata pembuka dan penutup sumpah-janji itu dirumuskan menurut faham teologi agama masing-masing, hanya isi yang disumpahkan itu saja yang sama.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved