LPPKPD Soroti Kelangkaan Pupuk Bersubsidi di Manggarai

"Sebagai LSM yang memiliki bidang kegiatan advokasi untuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan kepada masyarakat, LPPKPD siap hadir mendampingi kelompok tani. Bahkan LPPKPD ke depan siap untuk menempuh jalur hukum dan melaporkan masalah ini ke aparat penegak hukum (APH) apabila ditemukan ada unsur penyelewengan dalam sistem distribusi pupuk bersubsidi ini,"tegasNya.

Langkah seperti ini, kata Heribertus, memang terpaksa dilakukan agar persoalan yang ada bisa menemui titik terang yang pasti dan sedapat mungkin menjawabi keresahan masyarakat dibalik kelangkaan yang terjadi. 

"Karena masalah ini terkait hajat hidup orang banyak, apalagi hampir 80 persen masyarakat Manggarai itu petani semua. Jadi kalau pupuknya tidak tersedia tentunya juga mempengaruhi produktivitas hasil tani dan petani pasti rugi. Hal ini tentunya sangat penting dan mesti diwaspadai,"kata Heribertus.

Baca juga: Nekad Ukur Badan di Semak-Semak, Pasangan Tua Ini Dicokok Petugas: Ngawur, Mau Macul Kok Di Hutan!

Baca juga: 44 Nakes & Non Nakes Positif Rapid Antigen, RSUD dr Ben Mboi Dapat Bantuan Dari Dinkes Manggarai

Baca juga: Pilkada Sumba Timur, KPU Serahkan Dokumen Paslon Terpilih ke DPRD Sumba Timur

Lebih lanjut, Kata Heribertus, pada tahun 2020, LPPKPD ini telah menerbitkan buku Kajian Program Sistem Manajemen Pertanian Terintegrasi (Simantri) Pemerintah Daerah Manggarai yang diluncurkan secara resmi di Aula Nuca Lale Kantor Bupati Manggarai (27/7/2020). Buku ini secara khusus membahas  implementasi program pertanian Simantri di Manggarai dan strategi inovasi, termasuk masalah pupuk. (aporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo)